Indonesia Membutuhkan Komitmen dan Aksi Adaptasi Iklim yang Lebih Kuat

• Adaptasi iklim, dalam implementasinya, mencerminkan inti dari kemampuan beradaptasi dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap kondisi iklim rentan yang kita hadapi saat ini.

   

  Indonesia kini berada pada titik penentu: tindakan nyata dalam memenuhi komitmen iklim harus diwujudkan untuk membangun masyarakat yang lebih tangguh dan menciptakan dampak jangka panjang bagi bumi.

Enam bulan setelah bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang disebabkan oleh Siklon Senyar, dikombinasikan dengan curah hujan ekstrem dan hilangnya hutan hujan, masyarakat masih menghadapi tragedi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ribuan orang kehilangan rumah, keluarga, dan mata pencaharian. Sementara Indonesia belum siap menghadapi bencana iklim, kenyataannya kita sudah berada di pusat bencana iklim.

Menurut laporan ADB tahun 2021, Indonesia termasuk dalam sepertiga negara dengan risiko iklim tertinggi, sehingga masyarakat terpapar banjir dan panas ekstrem. Antara tahun 2035 dan 2044, sebanyak 1,4 juta orang di Indonesia dapat terdampak bencana ekstrem jika tidak ada intervensi pemerintah. Salah satu konsekuensinya, hingga 308 juta orang di Indonesia bisa menjadi lebih rentan terhadap malaria pada tahun 2070, menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Menurut Laporan Penilaian Keenam IPCC, peristiwa iklim ekstrem ini kemungkinan besar akan menyebabkan lebih banyak bencana di masa depan. Indonesia harus bersiap menghadapi bencana yang lebih sering dan lebih dahsyat di masa mendatang.

Meskipun Indonesia telah membahas adaptasi iklim dalam sejumlah komitmen iklimnya, seperti Strategi Jangka Panjang untuk Karbon Rendah dan Ketahanan Iklim (LTS-LCCR) 2050 dan Kebijakan Pembangunan Ketahanan Iklim (2025-2045) 2.0, keterlibatan kami dengan berbagai pemangku kepentingan menunjukkan bahwa negara ini perlu mengintegrasikan tata kelola adaptasi iklim secara lebih mulus dan proaktif untuk menghadapi ancaman dan risiko iklim. Hal ini akan melindungi nyawa dan membantu Indonesia pulih lebih cepat saat terjadi bencana.

Untuk mengatasi masalah ini, kita perlu memahami bahwa adaptasi iklim bersifat multisektoral dan melibatkan banyak lembaga, tetapi sistem tata kelola dan koordinasi saat ini masih belum mampu merencanakan dan mengimplementasikan respons yang paling tepat terhadap dampak perubahan iklim. Misalnya, respons bencana iklim Indonesia yang reaktif—aksi yang diambil setelah bencana terjadi—terbukti tidak memadai, seperti terlihat dari penanganan banjir bandang yang lambat di Sumatera. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kondisi geografis yang menantang, sumber daya yang terbatas, dan anggaran yang minim. Berdasarkan contoh ini, Indonesia sebaiknya membangun tata kelola adaptasi dan ketahanan iklim yang lebih kuat, yang dipusatkan pada institusi atau lembaga utama untuk mengoordinasikan berbagai lembaga dan memastikan mereka memahami kebutuhan serta situasi.

Selain itu, tata kelola merupakan isu vertikal sekaligus horizontal. Integrasi vertikal adaptasi iklim—proses menciptakan keterkaitan yang disengaja dan strategis antara perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi (M&E) adaptasi di tingkat nasional dan subnasional—menjadi tantangan besar di negara besar yang terdesentralisasi. Namun, adaptasi iklim tidak akan efektif tanpa mengintegrasikan konteks lokal dan melibatkan otoritas daerah dalam pelaksanaannya. Berdasarkan keterlibatan kami dengan pemangku kepentingan terkait, integrasi vertikal antarlembaga multilevel saat ini masih belum memadai untuk meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan lokal dalam merespons dan mengatasi perubahan iklim secara proaktif. Hal ini bisa jadi karena Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah belum memuat ketentuan mengenai pengelolaan perubahan iklim, termasuk aksi adaptasi iklim. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas dan koordinasi yang kuat diperlukan di antara berbagai lembaga, sektor, dan tingkat untuk membuat adaptasi iklim lebih layak dan efektif. Hal ini dapat dicapai dengan mengintegrasikan adaptasi iklim ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, seperti RPJMD, serta memberikan insentif dan disinsentif yang jelas bagi pemerintah daerah untuk memperkuat kapasitas dan koordinasi dalam adaptasi terhadap perubahan iklim.

Selain itu, kita perlu menerapkan pendekatan yang lebih proaktif untuk meminimalkan dampak buruk perubahan iklim terhadap manusia dan alam, dengan fokus pada adaptasi dan ketahanan iklim. Salah satu contohnya adalah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang cara merespons bencana iklim yang memburuk, seperti banjir dan kekeringan di masa depan. Dalam Komunikasi Adaptasi Iklim terbaru Indonesia yang diterbitkan pada tahun 2022, pemerintah memasukkan empat langkah adaptasi yang memuat istilah “pencegahan”. Ini menunjukkan bahwa rencana aksi adaptasi saat ini masih bersifat reaktif, karena negara belum menentukan cara mengintegrasikan langkah preventif atau proaktif tanpa terlebih dahulu mengalami dampaknya. Oleh karena itu, penting untuk memasukkan pendekatan proaktif ke dalam dokumen adaptasi iklim. Pemerintah dan pemangku kepentingan dapat memasukkan istilah seperti ‘pencegahan’, ‘manajemen bencana’, ‘peningkatan kesadaran’, dan ‘peningkatan kapasitas adaptif masyarakat’ ke dalam dokumen tersebut. Hal ini membuat dokumen lebih mudah diimplementasikan dan direncanakan oleh pemangku kepentingan terkait.

Di sisi lain, dokumen ENDC, komitmen iklim Indonesia hingga tahun 2030, menguraikan rencana mitigasi dan adaptasi iklim, yang mengindikasikan bahwa adaptasi iklim preventif diperlukan. Misalnya, pemerintah berencana memperkuat ketahanan sosial ekonomi serta kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana. Namun, langkah-langkah adaptasi yang diperlukan jauh lebih kompleks daripada yang dicakup oleh program pemerintah saat ini. Langkah-langkah tersebut memerlukan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi yang komprehensif. Karena itu, pendekatan yang lebih proaktif dengan menggabungkan data proyeksi iklim dengan informasi dan menerjemahkannya ke dalam rencana sangat penting. Ini dapat membantu memitigasi dampak negatif perubahan iklim terhadap manusia dan lingkungan.

Rangkaian bencana iklim yang mengkhawatirkan di Indonesia baru-baru ini menunjukkan pentingnya adaptasi iklim. Kita tidak ingin melihat kejadian serupa dan korban jiwa di masa depan. Hal ini menuntut prioritas pada perbaikan adaptasi iklim, bersamaan dengan penurunan emisi GRK, untuk mengatasi krisis iklim. Tanpa rencana untuk memperkuat komitmen dan menerapkan pendekatan yang lebih proaktif dalam pengelolaan adaptasi iklim, Indonesia bisa saja mengalami peristiwa serupa di Sumatera pada Desember 2025.