Tulisan ini sebelumnya telah dipublikasikan di The Jakarta Post pada 28 Oktober 2019.

Sepanjang sejarah, banyak presiden yang berhasil meninggalkan warisan lingkungan jangka panjang di periode kedua jabatannya.

Pada awal abad ke-20, mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Theodore Roosevelt berhasil menetapkan 93 juta hektar tanah sebagai kawasan lindung, 60 juta hektar di antaranya ditetapkan sebagai hutan lindung. Selain itu, Roosevelt juga membangun 51 penangkaran burung dan suaka margasatwa, membentuk National Park Service (NPS), dan lima taman nasional baru. Warisan lingkungan tersebut sampai saat ini masih dikenang di AS.

Di awal abad ke-21, peraih Penghargaan Nobel Perdamaian dan mantan presiden Kolombia Juan Manuel Santos, yang salah satu dari kami pernah bekerja untuknya, juga meninggalkan warisan lingkungan yang tidak kalah hebat. Santos menetapkan setidaknya 4 juta hektar kawasan lindung baru di negara yang terkenal dengan keanekaragaman hayati tersebut beserta sejumlah kebijakan lingkungan lainnya.

Santos dengan lantang menyampaikan visi perdamaian di Kolombia yang didasari oleh komitmen untuk melindungi hutan, lembah, ekosistem laut dan pegunungan serta masyarakat adat yang terkena dampak dari konflik yang terjadi.

Di masa jabatan kedua Presiden Joko “Jokowi” Widodo ini, kami berharap bahwa beliau juga akan terinspirasi untuk turut meninggalkan warisan lingkungan yang dapat dikenang oleh anak cucu dan seluruh masyarakat Indonesia dari sabang sampai merauke dengan keragaman budaya dan keanekaragaman hayati.

Presiden telah mendulang serangkaian kesuksesan dalam upaya lingkungan di periode pertamanya, termasuk penetapan berbagai moratorium terkait konversi hutan primer dan gambut serta mendorong upaya-upaya penanggulangan polusi laut dan penangkapan ikan berlebih. Guna mendukung hal tersebut, jajaran kabinet Presiden juga telah merumuskan kerangka kebijakan nasional yang kuat, melalui Inisiatif Pembangunan Rendah Karbon yang dirancang oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Dengan ambisi yang lebih besar pada periode kedua Presiden Jokowi, Indonesia dapat menjadi harapan dunia di saat kepemimpinan berorientasi lingkungan sangat dibutuhkan. Hal ini juga dapat menjadi inspirasi bagi negara lainnya, termasuk negara G20, untuk berusaha lebih baik lagi.

Berikut adalah empat rekomendasi utama untuk menciptakan warisan lingkungan berkelanjutan di Indonesia:

  • Menetapkan arah pembangunan alternatif di provinsi-provinsi dengan kerapatan hutan yang tinggi. Provinsi Aceh, Kalimantan Utara, Papua, dan Papua Barat sampai saat ini masih menjadi habitat hutan hujan tropis (juga ekosistem laut) terpenting dunia.

    Kepala daerah di keempat provinsi tersebut telah menyampaikan keinginan mereka untuk mencari jalur pembangunan selain perkebunan dan pemanfaatan sumber daya alam.

    Bantuan finansial pemerintah nasional dalam bentuk “transfer fiskal ekologis” dapat menjadi insentif atas komitmen lingkungan mereka sehingga menjadi kontribusi yang sangat baik dalam mewujudkan arah pembangunan alternatif.

  • Menghentikan kebakaran hutan dan memberikan insentif kepada mereka yang tidak lagi menggunakan api dalam mengelola lahannya. Beberapa tahun belakangan, Badan Restorasi Gambut (BRG) telah membuat gebrakan dalam upaya perlindungan dan restorasi lahan gambut Indonesia yang sangat penting bagi dunia. Upaya ini perlu diperdalam dan diperkuat lebih lanjut pada periode kedua Presiden Jokowi demi kepentingan petani kecil di Indonesia dan semua warga yang mengalami dampak kesehatan dan ekonomi yang merugikan akibat kebakaran hutan.

  • Menanggulangi polusi udara di perkotaan dengan upaya tegas untuk membentuk sistem transportasi umum yang andal, jalur sepeda dan area pejalan kaki yang lebih baik, serta regulasi lingkungan yang lebih kuat untuk industri penghasil limbah di kawasan perkotaan. Upaya untuk membuat kota-kota di Indonesia lebih hijau, aman, dan nyaman ini merupakan bagian dari upaya yang lebih besar dalam mewujudkan transisi menuju energi terbarukan dan rendah karbon.

  • Terakhir, melanjutkan upaya Presiden untuk mengelola laut secara berkelanjutan dengan memperluas kawasan perlindungan laut, meningkatkan pengelolaan perikanan laut Indonesia, mengupayakan pencegahan sampah plastik agar tidak hanyut ke laut, dan menetapkan moratorium untuk mengurangi kehilangan hutan bakau di Indonesia.

Jika Presiden Jokowi dan Kabinet barunya mampu menyelesaikan empat tantangan ini selama periode jabatannya, kontribusinya selama lima tahun ke depan akan begitu besar bagi masyarakat Indonesia. Upaya-upaya di empat area tersebut sangat sesuai dengan lima prioritas yang disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam pidato pelantikannya, khususnya mengenai pembangunan ekonomi.

Upaya-upaya di atas juga dapat berkontribusi besar bagi upaya dunia dalam melindungi keanekaragaman hayati serta mencegah dan menanggulangi perubahan iklim drastis yang tengah terjadi. Semua pihak yang ikut terlibat dalam isu ini di Indonesia mendoakan yang terbaik agar upaya-upaya Presiden Jokowi terhadap lingkungan dalam lima tahun ke depan dapat berjalan dengan lancar.

Banyak yang bisa dipelajari dari Indonesia, dan Indonesia dapat menjadi inspirasi dunia di tahun-tahun selanjutnya.

Nirarta Samadhi adalah Direktur World Resources Institute Indonesia. Edward Davey adalah Direktur Geographic Deep Dives dari Koalisi Pangan dan Penggunaan Lahan.