Kawasan wisata ikonik Kota Makassar, Pantai Losari dikepung air berwarna keruh dengan ketinggian lebih dari 50 cm sehingga mengaburkan batas antara daratan dan lautan. Itulah yang terjadi pada awal bulan Februari, Kota Makassar dilanda hujan deras disertai limpasan air laut yang merendam jalan, kawasan permukiman, dan sentra komersial. Jalan-jalan utama di Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan tersebut tergenang bahkan permukiman yang selama ini tak pernah banjir ikut terendam. BPBD Makassar  mencatat sebanyak 86 titik di 45 kelurahan di 12 kecamatan di Makassar tergenang banjir dengan ketinggian bervariasi antara 40-170 cm di sejumlah permukiman sehingga memaksa lebih dari 3000 jiwa mengungsi ke tempat yang lebih aman.

Saat bencana terjadi, mobilitas masyarakat dan logistik nyaris lumpuh. Hujan badai pun mengganggu dan membahayakan penyeberangan warga yang tinggal di pulau-pulau di sekitar kota. Kompas dan Tribun kompak menurunkan laporan bahwa bencana banjir tahun ini adalah yang terparah dalam 20 tahun terakhir. Terlepas dari minimnya bukti saintifik yang mendasari pernyataan tersebut, namun tidak dapat dipungkiri bahwa banjir yang kerap mendera Kota Makassar dan banyak kota di Indonesia merupakan manifestasi perubahan iklim yang dampaknya kian dirasakan meluas oleh penduduk perkotaan, termasuk dalam hal ini terhadap sektor transportasi. 

Peta indeks bahaya kenaikan laut Kota Makassar tahun 2100

Selain menerima dampak perubahan iklim, sektor transportasi juga memegang peran penting selama masa tanggap bencana dan pemulihan dampak bencana. Layanan transportasi yang lebih efisien dan responsif terhadap bencana dapat menjadi modal bagi Kota Makassar untuk meminimalkan korban dan mempercepat pemulihan sosial dan ekonomi bagi warga yang terdampak. Pembenahan layanan transportasi adalah salah satu kunci kesiapan menghadapi bencana. Uraian langkah pembenahan sektor transportasi dalam tulisan ini mengambil tema subsektor jalan karena dampaknya dirasakan langsung oleh seluruh lapisan masyarakat. 

Pertama, upaya pembenahan dimulai dari membangun saluran komunikasi antara warga dari berbagai unsur dan pengambil keputusan di Kota Makassar. Langkah strategis yang perlu ditempuh di tahap ini adalah membangun wadah koordinasi lewat pembentukan dewan transportasi kota makassar. Lembaga ini dibutuhkan untuk menjembatani kepentingan pemerintah, bisnis, masyarakat, akademisi, dan media dalam berkolaborasi baik dalam menemukan solusi sistem transportasi perkotaan yang merespons kebutuhan secara keseluruhan maupun sebagai buffer bagi sosialisasi kebijakan yang berpotensi kontroversial di tengah masyarakat. 

Kedua, mendesain sistem transportasi yang menyediakan banyak pilihan moda (multimoda), biaya yang terjangkau, dan memastikan ketersediaan layanan angkutan umum massal di masa tanggap darurat melalui penyusunan Rencana Kontijensi Banjir. Rencana Kontijensi disepakati bersama pemangku kepentingan di masa prabencana dan hanya diaktifkan ketika terjadi bencana. Bagi Kota Makassar, hal ini bukanlah pengalaman baru. Kota Makassar pernah memiliki Rencana Kontijensi yang disahkan dengan SK Walikota tahun 2014. Saat ini Makassar belum memiliki Rencana Kontijensi terbaru. 

Di masa depan, kajian rencana kontijensi dapat diperkuat dengan skenario banjir yang diperkaya dengan pengalaman kejadian banjir terkini. Hasil kajian tersebut menjadi masukan penyusunan kebijakan tanggap darurat lewat penguatan peran transportasi dalam meminimalkan korban dan memastikan layanan dasar tetap berfungsi selama masa tanggap darurat. 

Beberapa contoh praktis yang dapat diangkat adalah memastikan angkutan massal bus Trans Mamminasata tetap beroperasi di rute-rute gemuk selama masa tanggap bencana, dengan tetap mengedepankan aspek keamanan. Contoh lain, memobilisasi bus tinggi (high deck) untuk evakuasi warga terdampak bencana ke tempat yang lebih aman. 

Peta lokasi evakuasi, titik kumpul, dan jalur evakasi

Di masa damai, menyiapkan pilihan mobilitas yang bervariasi termasuk berjalan kaki, bersepeda, dan sepeda listrik merupakan perwujudan aksi mitigasi polusi udara dan gas rumah kaca (GRK) di sektor transportasi atau bentuk lain dari program transportasi ramah lingkungan. Untuk menunjang perencanaan program transportasi yang ramah lingkungan, diperlukan penguatan kapasitas pemerintah dalam mengukur perbaikan kualitas udara dan peningkatan kesehatan masyarakat hasil dari dijalankannya program-program transportasi berkelanjutan. 

Ketiga, mengenali akar masalah Kota Makassar dari tiga lapisan. Lapis pertama yaitu di tingkat kota, lapis kedua yaitu di tingkat kelompok masyarakat berupa RT/RW atau gabungan beberapa RT/RW yang dianggap rentan, dan lapis terakhir yaitu individu. Pengenalan masalah dilanjutkan dengan menemukan solusi bersama (co-design) dalam rangka mengurangi risiko dan meningkatkan ketangguhan kota. Khusus di tingkat kota, solusi ditekankan pada optimalisasi transportasi umum dan integrasi multimoda termasuk transportasi non-motor (NMT). 

Keempat, melakukan uji coba penerapan konsep rancangan fasilitas transportasi yang tangguh, aman, dan inklusif. Untuk mengoptimalkan dampak dari perwujudan desain, lokasi pilot penerapan konsep dipilih berdasarkan tumpang susun kriteria seperti: 1) belum tersedia fasilitas penyeberangan yang aman, 2) baru-baru ini terdampak banjir, dan 3) diproyeksikan menerima investasi pembangunan dalam jumlah besar. 

Langkah-langkah yang diuraikan di atas dapat dijalankan baik secara simultan maupun berjenjang satu persatu sesuai dukungan pemimpin daerah dan kapasitas sumber daya yang tersedia. Jika dijalankan secara konsisten, kerentanan bencana banjir dapat ditemukenali sekaligus dibenahi lewat pendekatan partisipatif dan teknokratik melalui solusi di bidang transportasi.  

Visi Makassar Resilient City yang sudah dijabarkan dalam rencana tata ruang perlu diejawantahkan ke dalam program sektoral dalam hal ini subsektor transportasi darat. Program Kota Masa Depan dukungan Pemerintah Kerajaan Inggris yang sudah didukung oleh pemerintah kota membuka peluang untuk perubahan sistem transportasi ke arah yang lebih baik. 

Sebagai kota yang memiliki peranan strategis sebagai penghubung sekaligus lokomotif pertumbuhan ekonomi kawasan Indonesia Timur, derap pembangunan Kota Makassar kerap dijadikan rujukan dalam merumuskan kebijakan pengembangan kota pesisir yang berkelanjutan khususnya bagi kota-kota lain di kawasan Indonesia Timur. 

Disklaimer

Materi ini didanai oleh program UK Partnering for Accelerated Climate Transitions (UK PACT). Pandangan yang diungkapkan tidak mencerminkan kebijakan resmi Pemerintah Inggris. UK PACT adalah bagian dari portofolio Pendanaan Iklim Internasional pemerintah Inggris, bekerja dalam kemitraan dengan negara-negara yang memenuhi syarat Bantuan Pembangunan Resmi melalui penyediaan saran teknis dan peningkatan kapasitas tentang opsi kebijakan untuk pembangunan rendah karbon dan pengurangan emisi. Di Indonesia, UK PACT sedang melaksanakan proyek transportasi rendah karbon, efisiensi energi, dan penetapan harga karbon.