Artikel ini merupakan bagian dari program Pojok Belajar Rakyat Kota untuk Inisiatif Inklusif Rendah Emisi (PARKIR) Jakarta, sebuah inisiatif penelitian dan pengarsipan pengetahuan secara kolaboratif yang melibatkan perempuan, penyandang disabilitas, warga kampung perkotaan, dan orang muda untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang mobilitas inklusif serta rendah karbon. PARKIR didukung oleh Pemerintah Inggris melalui pendanaan UK PACT (UK Partnering for Accelerated Climate Transitions).

***

Setiap lingkungan punya caranya sendiri untuk menunjukkan siapa yang diprioritaskan, dan Palmerah melakukannya lewat kondisi jalannya. Pada beberapa titik, aspal terkelupas membentuk lubang membuat pejalan kaki harus melangkah miring untuk menghindar. Guiding block yang seharusnya menjadi penuntun justru berhenti mendadak, terputus lebih dari tiga kali dalam rentang kurang dari 300 meter. Di trotoar menuju arah Pasar Palmerah, motor melintas begitu dekat sehingga tidak ada lagi ruang aman bagi pejalan kaki. Trotoar yang seharusnya selebar 20 cm menyempit menjadi kurang dari setengahnya karena dipenuhi lapak dan barang dagangan.  

Bagi mereka yang berjalan cepat, halangan-halangan ini mungkin sekadar hambatan kecil. Tetapi bagi lansia, penyandang disabilitas, atau siapa pun yang mobilitasnya terbatas, setiap detail begitu menentukan. Satu elevasi yang tidak rata, satu pot tanaman di tengah jalur, atau satu motor yang berhenti sembarang bisa membuat perjalanan terasa berbahaya. Ketika akses dasar tidak dijamin, kota perlahan memisahkan siapa yang bisa bergerak leluasa dan siapa yang harus mempertimbangkan ulang setiap langkah.  

Tersisihkan di tengah ambisi pembangunan 

Di sisi ruas utama, pembangunan fisik tampak berjalan, tetapi akses pejalan kaki nyaris tidak dipikirkan. Papan proyek menutup trotoar tanpa disertai jalur alternatif. Tumpukan material seperti pasir dan batu menjorok ke ruang pejalan kaki, memaksa orang turun ke badan jalan yang lalu lintasnya padat. Tidak ada pagar pembatas sementara, padahal arus kendaraan di jam sibuk cukup agresif. Hal-hal kecil ini menunjukkan bahwa proyek infrastruktur masih menganggap ruang manusia sebagai sisa ruang, bukan prioritas.  

Ketika mendekati JPO menuju Stasiun Palmerah, masalah aksesibilitas semakin jelas. Struktur itu besar, tetapi seluruh akses masuknya hanya berupa tangga curam dengan 20 anak tangga tanpa ramp atau lift. Bagi pengguna kursi roda atau lansia, JPO itu praktis tidak bisa digunakan.  

Di sisi lain, signage JakLingko di area tersebut yang seharusnya membantu navigasi justru tertutup hampir seluruhnya oleh papan toko dan spanduk promosi. Sistem yang dirancang untuk mempermudah mobilitas tenggelam dalam kekacauan visual.  

Ruang sempit, pilihan sempit 

Di tengah kondisi yang tidak ideal, warga mengembangkan cara adaptasi yang sangat kasat mata. Beberapa pedagang menggeser lapak mereka sekitar 30–50 cm untuk memberi jalur sempit bagi pejalan kaki. Pengendara motor menggunakan celah trotoar sebagai jalan pintas ketika kendaraan di depan terjebak kemacetan. Orang-orang saling memberi isyarat saat hendak lewat di jalur sempit karena tidak ada ruang cukup untuk dua arah. Semua ini menunjukkan ketahanan komunitas, tetapi sekaligus menandakan bahwa kota masih mengandalkan improvisasi warga untuk mengisi kekosongan desain.  

Kondisi trotoar pejalan kaki di Kota Jakarta
Kondisi trotoar yang hanya menyediakan ruang sempit bagi pejalan kaki. (Dokumentasi Pribadi)

Namun, tidak semua bisa beradaptasi dengan cara yang sama. Hambatan kecil mungkin tidak berarti bagi sebagian orang, tetapi bagi lansia atau pengguna kursi roda, itu adalah tembok. Ketika kota mengandalkan fleksibilitas warga untuk menjaga mobilitas tetap berjalan, kelompok rentanlah yang paling terpinggirkan. Ruang yang tidak setara menciptakan pengalaman hidup yang tidak setara pula, dan perbedaannya terasa setiap hari, bahkan pada jarak yang sangat pendek.  

Melalui lensa pedagang lansia 

Di tengah sibuknya Palmerah, ada satu sosok yang membuat seluruh perjalanan ini berubah menjadi lebih dari sekadar membaca ruang kota. Seorang pedagang lansia, berusia hampir seabad, duduk di samping pikulan keripiknya. Ia datang ke Jakarta seorang diri, tanpa keluarga yang mendampingi, dan bertahun-tahun mengandalkan mobilitas sebagai cara untuk tetap bertahan hidup. Setiap hari ia menempuh perjalanan dari Rawa Belong menuju Palmerah, rute yang sengaja ia pilih karena pendek dan terasa lebih bisa diprediksi. Biaya perjalanannya sekitar dua puluh ribu rupiah per hari, lebih tinggi dari biaya makannya yang hanya sepuluh ribu. Dalam hitungannya, aman adalah kemewahan paling mahal.  

Transportasi umum seperti TransJakarta atau Mikrotrans tidak pernah benar-benar menjadi opsi baginya. Bukan karena tarifnya, tetapi karena ia tidak yakin bisa memahami rutenya. Ia berkata bahwa sistem yang terlalu banyak jalur, nomor, dan aturan membuatnya mudah bingung. Ia tidak selalu bisa bertanya, dan tidak selalu ada orang yang sabar menjawab. Karena itu ia memilih ojek pangkalan atau angkot, meski lebih mahal, karena bisa berhenti dekat lapaknya, tanpa perlu menavigasi halte, signage, atau koridor yang rumit. Pilihan mobilitasnya bukan soal kemudahan, melainkan soal kendali atas rasa aman.  

Ketika ditanya, “Kalau bisa meminta sesuatu kepada gubernur, apa yang ingin disampaikan?”, ia hanya tertawa kecil. Jawabannya sederhana tetapi menohok, “Ah, orang kecil seperti saya mana mungkin bisa ketemu gubernur.” Kalimat itu mematahkan harapan bahwa warga kota selalu punya akses terhadap pemerintah. Untuknya, wacana kebijakan terasa jauh, sementara kebutuhan sehari-harinya sangat konkret: jalan yang tidak membuatnya tersandung, rute yang tidak sulit untuk diingat, tempat berteduh ketika hujan turun tiba-tiba. Ia pernah basah kuyup saat hujan deras—“kebes,” katanya, tubuhnya menggigil karena tidak ada ruang untuk berteduh di tengah perjalanan.  

Cerita pedagang lansia di Ibukota Jakarta

Bekerja untuk usia yang semakin rentan, di kota yang tak melambat untuknya, terselip keluhan-keluhan yang jarang dicatat kebijakan.

Sosok ini membuat isu mobilitas terasa personal. Ia menunjukkan bahwa akses kota bukan hanya soal infrastruktur atau efisiensi, tetapi tentang keberanian kota untuk melindungi langkah yang paling rapuh. Ketika seseorang menghabiskan lebih banyak uang untuk perjalanan daripada untuk makan, hanya demi rasa aman, kota seharusnya mendengarkan lebih dalam. Dalam dirinya, terlihat jelas bagaimana kota menentukan siapa yang harus berjuang lebih keras untuk bergerak, dan siapa yang bisa melintas tanpa pikir panjang.  

Ajakan untuk beraksi

Melihat kondisi Palmerah dari dekat menunjukkan bahwa masalah mobilitas tidak selalu berbentuk proyek besar atau kebijakan tebal. Sebagian besar justru muncul dari detail kecil yang berulang: trotoar yang menyempit, guiding block yang terputus-putus, material proyek yang dibiarkan menutup jalur, hingga signage publik yang tenggelam oleh visual lain.  

Untuk memperbaiki keadaan, langkah-langkahnya tidak membutuhkan revolusi besar. Yang dibutuhkan justru perhatian pada hal-hal sederhana yang langsung terasa oleh pengguna ruang:

  • Menyediakan jalur sementara yang benar-benar bisa dilewati setiap kali proyek menutup trotoar, bukan sekadar menaruh papan “hati-hati”
  • Menata ruang pedagang tanpa menghilangkan mata pencahariannya, sehingga trotoar tetap berfungsi sebagai ruang pejalan kaki
  • Menambah ramp di titik koneksi penting, terutama pada JPO menuju stasiun—akses vertikal tidak boleh hanya mengandalkan tangga
  • Membersihkan visual clutter (sampah visual) yang tidak perlu di sekitar signage layanan publik, sehingga arah rute dan konektivitas JakLingko kembali terbaca
  • Mengembalikan standar dasar trotoar, terutama di kawasan dengan arus perjalanan tinggi, yakni lebar minimal 2 meter, bebas dari halangan

Perubahan kecil seperti ini mungkin tampak sederhana, tetapi justru menentukan apakah seseorang merasa cukup aman untuk pergi, atau memilih tetap di rumah. Kota yang melindungi warganya adalah kota yang memperhatikan langkah-langkah paling kecil. Sebagai simpul penting dalam jaringan mobilitas Jakarta, Palmerah perlu diprioritaskan dalam agenda strategis konektivitas kota untuk meningkatkan mobilitas, aksesibilitas, dan pertumbuhan yang inklusif