Perdagangan Gelap Sumber Daya Laut Menyebabkan Kerugian hingga Miliaran Dolar AS Setiap Tahunnya di Wilayah Pasifik

Sumber daya laut Samudra Pasifik merupakan sumber pendapatan, devisa, pekerjaan dan nutrisi masyarakat di kawasan tersebut. Namun, berbagai manfaat ekonomi ini dirampas oleh perdagangan gelap.

Dalam laporan terbaru kami “The Scale of Illicit Trade in Pacific Ocean Marine Resources”, diperkirakan sekitar 24 persen atau 15 juta ton tangkapan hasil laut di Samudra Pasifik tidak dilaporkan setiap tahunnya. Hingga 50 persen (atau 3,7 juta hingga 7,2 juta ton) dari tangkapan ini diperdagangkan secara ilegal di pasar internasional dan secara langsung menyebabkan kehilangan pendapatan kotor perekonomian sektor formal sebesar $4,3-8,3 miliar per tahun.

Angka kerugian finansial ini lebih besar lagi jika kita menghitung aktivitas ekonomi setelah ikan hasil tangkapan memasuki kegiatan ekonomi formal di sebuah negara. Pada akhirnya, dampak ekonomi dari perdagangan ilegal tangkapan hasil laut yang tidak dilaporkan ini jauh lebih besar dari yang diperkirakan.

Seberapa Luas Praktik Penangkapan Ikan yang Ilegal, Tidak Dilaporkan, dan Tidak Diatur Ini?

Istilah penangkapan ikan “Ilegal, Tidak Dilaporkan, dan Tidak Diatur” (IUU) mencakup berbagai kegiatan dengan dampak negatif, seperti penangkapan ikan berlebih serta membahayakan keberlanjutan praktik perikanan resmi.

Analisis kami dalam laporan ini hanya mencakup isu perdagangan gelap sumber daya laut. Perdagangan gelap yang dimaksud dalam laporan ini adalah perdagangan yang melibatkan uang, barang, atau nilai ekonomi dari penangkapan ikan secara ilegal dan tidak dilaporkan oleh armada penangkapan ikan lokal maupun kapal nelayan tradisional.

Sejatinya, penangkapan ikan secara ilegal dan tidak dilaporkan sulit diobservasi. Dampak dari penangkapan atau perdagangan gelap ikan oleh kapal tidak terdaftar dalam jumlah berlebih hanya dapat diperkirakan secara tidak langsung. Karena sedikitnya data yang tersedia, para pembuat kebijakan saat ini masih menggunakan data dari tahun 2009 untuk memperkirakan cakupan permasalahan ini.

Selain itu, kita tidak dapat memperkirakan dampak penuh perdagangan gelap berdasarkan nilai ikan curian saja. Bayangkan saja potensi pendapatan rumah tangga dan pemerintah dari kegiatan ini.

Untuk mendapatkan gambaran penuh, kami mengukur kerugian secara empat dimensi: kerugian ekonomi di seluruh rantai nilai perikanan, kerugian pendapatan rumah tangga, kerugian pendapatan pajak, dan kerugian lingkungan. Dengan pendekatan ini, kita tidak hanya dapat memperkirakan cakupan permasalahan ini, tetapi juga dapat mengidentifikasi dampaknya bagi rumah tangga, masyarakat, bisnis, dan pemerintah.

Kerugian ekonomi di seluruh rantai nilai perikanan: Diperkirakan sebesar $10,8-$21,1 miliar per tahun

Di sebagian besar negara, industri perikanan menyumbang kurang dari 1 persen produk domestik bruto. Namun, dampak keseluruhan industri tersebut terhadap perekonomian jauh lebih besar jika dibandingkan dengan industri lainnya. Sebelum mencapai tujuan akhir (sebagai makanan atau pakan ternak), ikan yang ditangkap berpindah tangan beberapa kali, melalui perantara yang membeli banyak ikan untuk diproses kembali. Setiap tahapan transaksi memberikan nilai lebih bagi industri perikanan di lokasi awal penangkapan ikan tersebut. Oleh karena itu, potensi nilai tambah di sepanjang rantai pasokan yang hilang sangat tinggi untuk setiap ikan yang dicuri.

Dalam beberapa kasus, tangkapan ikan yang tidak dilaporkan ini diperdagangkan secara ilegal di kawasan Pasifik dan nantinya akan kembali memasuki rantai nilai perikanan, sehingga hanya menimbulkan sebagian kerugian. Sebagai contoh, sebuah studi di tahun 2014 memperkirakan bahwa sekitar 20 hingga 32 persen makanan laut yang diimpor ke Amerika Serikat berasal dari penangkapan ikan yang ilegal, tidak diatur atau tidak dilaporkan di luar negeri. Namun, tidak ada informasi mengenai proporsi impor makanan laut hasil penangkapan ikan ilegal di Samudra Pasifik dibandingkan dengan wilayah lainnya. Akibatnya, proporsi tangkapan ilegal yang kembali masuk ke rantai pasokan domestik negara-negara Pasifik lewat perdagangan antar wilayah sulit diperkirakan.

Kerugian pendapatan rumah tangga: Diperkirakan sebesar $2,8-$5,4 miliar per tahun

Dengan berkurangnya kegiatan ekonomi formal, pendapatan rumah tangga bagi mereka yang bekerja di seluruh rantai nilai perikanan juga akan berkurang, seperti kegiatan pembangunan/pemeliharaan kapal, pasokan peralatan dan sektor rumah makan.

Kerugian pendapatan pajak: Diperkirakan sebesar $0,2-$1,6 miliar per tahun Bila penangkapan ikan tidak dilaporkan, pemerintah tidak dapat memungut pajak. Pendapatan pajak ini seharusnya dapat digunakan untuk meningkatkan layanan umum seperti infrastruktur, pendidikan atau kesehatan, bahkan kegiatan yang melindungi industri perikanan dan sumber daya laut lainnya.

Kerugian lingkungan: Tidak Dapat Dihitung

Dampak lingkungan dari penangkapan ikan IUU termasuk berkurangnya produktivitas perikanan akibat stok yang menipis, risiko kepunahan spesies, dampak pada jaringan makanan laut dan berkurangnya ketahanan laut terhadap perubahan iklim. Semua ini mengakibatkan kerugian ekonomi serta menghambat proses pencapaian berbagai tujuan global, seperti ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Dampak ini juga menyebabkan kerugian yang lebih luas bagi masyarakat, misalnya kehilangan lapangan kerja dan pendapatan nelayan resmi, kerugian bagi sektor pariwisata dan gangguan hubungan sosial di masyarakat nelayan. Penangkapan ikan IUU juga sering kali dikaitkan dengan perbudakan modern, pelanggaran hukum perburuhan dan korupsi, terutama di kawasan Asia Tenggara.

Negara Mana Saja yang Paling Terdampak oleh Perdagangan Ilegal Sumber Daya Laut?

Secara global, penangkapan ikan ilegal dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, ekonomi dan kelembagaan. Misalnya, negara-negara yang paling rentan mengalami kasus penangkapan ikan IUU adalah negara-negara dengan tata kelola yang lemah dan kapasitas yang kurang memadai untuk mengawasi wilayah perairan mereka. Selain itu, karena kondisi sosial ekonomi yang buruk, beberapa kelompok masyarakat nelayan juga menjadi sasaran empuk perekrutan kegiatan kriminal. Ditambah, di era globalisasi ini, jaringan kriminal dapat dengan mudah memperluas ruang lingkup operasi penangkapan ikan ilegal mereka dan menggunakan kapal penangkap ikan untuk tindak kejahatan lain, seperti perdagangan narkoba dan senjata, eksploitasi SDM dan penggunaan hasil tangkap untuk pendanaan terorisme. Faktor ekonomi juga menjadi penyebab dilakukannya penangkapan ikan IUU, seperti penggunaan armada melebihi kapasitas, pengelolaan yang tidak efektif dan penyalahgunaan subsidi. Operator yang terlibat dalam penangkapan ikan IUU berpindah dari satu yurisdiksi negara ke yurisdiksi lain, menyasar wilayah-wilayah di mana penangkapan ikan ilegal sangat menguntungkan dan tidak terlalu berisiko karena faktor-faktor di atas.

Wilayah bagian Barat Tengah dari Samudra Pasifik tercatat mengalami kerugian paling besar: Sekitar setengah dari perkiraan volume tangkapan ikan yang diperdagangkan secara ilegal (1,9–3,6 juta ton) berasal dari kawasan tersebut, termasuk Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Kamboja, Indonesia, Malaysia, Palau, Papua Nugini, Filipina, Thailand dan Vietnam. Satu dari lima ikan yang ditangkap di wilayah tersebut diperdagangkan secara ilegal, menyebabkan kerugian sebesar $6-10 miliar per tahun. (Zona Ekonomi Eksklusif merupakan wilayah dalam radius 200 mil laut dari pantai suatu negara yang memiliki hak penggunaan tunggal atas wilayah tersebut.)

Karena itu, masyarakat dan industri perikanan Pasifik di wilayah Barat Tengah dan sekitarnya ini memerlukan intervensi yang cepat dan efektif untuk mengatasi masalah penangkapan ikan IUU. Selain itu, tujuan dan sasaran pembangunan berkelanjutan tidak akan tercapai selama praktik penangkapan ikan yang ilegal dan merusak lingkungan tidak dapat dihapuskan di negara-negara yang terdampak.

Mengatasi penangkapan ikan IUU berpotensi meningkatkan hasil tangkap dan keuntungan dengan dampak yang sangat kecil bagi perekonomian lokal atau ketersediaan pangan. (Berbagai peluang tindakan untuk memerangi praktik perikanan IUU di masa depan akan dijelaskan lebih lanjut dalam Blue Paper yang disusun oleh Panel Tingkat Tinggi untuk Ekonomi Kelautan Berkelanjutan (High-Level Panel for Sustainable Ocean Economy). Upaya ini juga penting untuk memastikan bahwa tidak ada pihak-pihak tertentu yang diuntungkan dengan mengorbankan industri resmi yang ada, masyarakat pekerja dan negara-negara industri perikanan. Apabila tidak segera dilakukan, dampak yang diakibatkan bukan hanya kerugian aspek sosial, ekonomi dan lingkungan yang dijelaskan di sini. Negara-negara ini juga membahayakan reputasi mereka karena IUU merupakan isu yang kerap diangkat oleh media-media internasional dan dibicarakan oleh banyak konsumen yang semakin peduli.