Terlepas dari Beberapa Tantangan, Konferensi Iklim di Bonn Berhasil Menyelesaikan Tugasnya

Pada saat ketukan palu terakhir berbunyi di pagi hari tanggal 18 November lalu, para negosiator iklim internasional di Bonn telah membuka jalan untuk konferensi perubahan iklim selanjutnya di Katowice, Polandia pada tahun 2018 mendatang. Dalam konferensi tersebut, aturan-aturan yang mendasari Perjanjian Paris akan dirampungkan dan negara-negara dapat menyampaikan komitmennya untuk meningkatkan rencana iklim nasional pada tahun 2020.

Berita menggembirakan mengenai pertemuan sampingan dari negosiasi tersebut telah membantu memberikan momentum. Dari penelitian baru oleh WRI, diketahui bahwa sebanyak 49 negara telah mencapai puncak emisinya. Suatu koalisi baru berbagai negara telah berjanji untuk meniadakan aktivitas pembakaran batu bara pada tahun 2030, atau sama sekali tidak melakukannya dari awal. Dana abadi terbesar, dunia yang berbasis di Norwegia mengusulkan akan melakukan divestasi dari saham minyak dan gas di mana hal tersebut dapat mengakibatkan efek riak yang signifikan. Syarat diratifikasinya Amandemen Kigali oleh minimal 20 negara agar amandemen tersebut dapat dijalankan telah dipenuhi. Dalam amandemen tersebut, semua negara telah sepakat untuk mengganti hidrofluorokarbon (HFC) yang merupakan GRK yang kuat dengan bahan alternatif yang ramah iklim. Terlepas dari pernyataan pemerintahan Trump yang akan menarik Amerika Serikat dari Perjanjian Paris, sejumlah sektor usaha, kota, negara bagian, dan pihak lainnya di Amerika turut memberikan dukungan penuh terhadap aksi iklim. Selain itu, terdapat banyak sekali inisiatif yang menyajikan solusi iklim untuk semua tingkat dan sektor.

Namun demikian, meskipun kita dapat merayakan progres yang stabil ini, tren dalam emisi global menunjukkan bahwa kita tidak berada pada jalur yang tepat untuk mencegah dampak iklim yang paling menghancurkan secara ekonomi dan lingkungan. Berdasarkan sebuah laporan baru, GRK yang dihasilkan dari aktivitas manusia akan mencapai tingkat tertingginya pada tahun ini setelah tiga tahun tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan. Di seluruh dunia, kita belum melakukan pergeseran ekonomi dan sosial secara menyeluruh yang diperlukan untuk menjaga agar perubahan iklim tetap terkendali, yakni pergeseran dari bagaimana kita menyediakan energi bagi rumah dan membangun kota kita menjadi bagaimana kita memenuhi kebutuhan pangan keluarga dan bergerak. Kita masih dalam tahap menghadapi bagian-bagian kecil dari tantangan monumental tersebut, sementara waktu terus berputar.

Mengingat akan hal tersebut, negara-negara perlu mengikutsertakan energi tambahan pada tahun 2018 guna melengkapi aturan-aturan untuk Perjanjian Paris dan menyampaikan komitmennya secara jelas bahwa mereka akan memperkuat tindakannya dalam Kontribusi Nasional yang Diniatkan (NDC) pada tahun 2020.

Berikut ini merupakan wawasan mengenai perkembangan utama pada COP23 yang dibagikan oleh para ahli Iklim WRI Internasional:

Buku Pedoman Paris

Para negosiator telah membuat kemajuan mengenai aturan dan prosedur yang mendukung Perjanjian Paris. Agar buku pedoman Paris dapat dirampungkan tahun depan, negara-negara harus memperkuat upaya dan secara hati-hati mengarahkan topik-topik, seperti misalnya transparansi, penghitungan emisi dan keuangan, dan proses untuk membangkitkan ambisi dari waktu ke waktu. Saat konferensi Bonn, progres terbesar yang dicapai adalah pada persoalan transparansi yang sensitif. Di tahun yang akan datang, para negosiator perlu menyeimbangkan untuk memberikan fleksibilitas kepada negara-negara berkembang yang memerlukannya mengingat kapasitasnya yang berbeda-beda sekaligus memastikan semua negara mengacu pada panduan dengan prinsip-prinsip yang sama untuk meningkatkan data mereka dari waktu ke waktu dan juga memberikan prediktabilitas yang diperlukan negara dan pasar terkait keuangan iklim.

Selain itu, para negosiator masih harus menemukan area-area mana yang harus dikonvergensi mengenai bagaimana mereka dapat merundingkan upaya terkait iklim setiap lima tahun sekali, termasuk di dalamnya bagaimana mengatasi persoalan keadilan dalam proses tersebut. Buku pedoman Paris perlu dilibatkan lebih lanjut dalam agenda politik negara guna memastikan tercapainya hasil yang jelas pada tahun 2018, yang mana hasil tersebut akan meningkatkan persaingan sehat bagi semua negara dan menyediakan sinyal pasar yang diperlukan untuk membantu mendukung transformasi menuju dunia yang rendah karbon dan berketahanan iklim.

Dialog Talanoa

Setelah pelaksanaan konsultasi intensif, pihak Kepresidenan Fiji mengeluarkan roadmap untuk Dialog Talanoa 2018, yang merupakan proses satu tahun ke depan untuk menilai progres bersama dan mengidentifikasi peluang negara-negara untuk memperkuat aksi. Dialog Talanoa merupakan langkah pertama dalam siklus ambisi progresif yang dilakukan setiap lima tahun sekali dan merupakan fitur inti dari Perjanjian Paris.

Dengan dipimpin oleh Fiji dan Polandia, proses ini akan mencakup fase persiapan yang akan dimulai pada awal tahun 2018 dan berakhir dengan fase politik di tingkat kementerian pada konferensi iklim tahun depan. Roadmap tersebut menyoroti pentingnya pengaturan sinyal yang jelas dan berwawasan ke depan untuk menginformasikan NDC yang lebih ambisius dan diperlukan untuk menurunkan emisi global. Roadmap Talanoa juga mencakup peran penting bagi aktor lainnya, termasuk di dalamnya kota, sektor usaha, serikat, kelompok agama dan masyarakat sipil, serta acara-acara di tingkat global, nasional, dan regional sepanjang tahun 2018.

Konferensi iklim yang diselenggarakan pada tahun 2013 di Warsawa, Polandia, lalu merupakan tempat dicetuskannya NDC. Dengan demikian, sepanjang tahun 2018 dan pada COP24, Kepresidenan Polandia dapat kembali menunjukkan kepemimpinannya dengan cara bekerja sama dengan Fiji untuk melancarkan jalan menuju putaran NDC berikutnya, yakni dengan cara mengirimkan sinyal yang jelas sehingga negara-negara dapat meningkatkan komitmen iklimnya pada tahun 2020.

Aksi Pra 2020

Permohonan yang diajukan oleh negara-negara berkembang untuk mempercepat aksi iklim sebelum tahun 2020 dalam rangka memastikan dihormatinya komitmen yang telah dibuat secara tidak terduga merupakan persoalan menonjol di Bonn. Negara-negara berkembang meminta negara-negara maju untuk menyampaikan janji yang telah dibuat mengenai penurunan emisi dan mobilisasi keuangan. Dengan demikian, kebutuhan akan negara-negara maju untuk merampungkan ratifikasi untuk periode komitmen kedua Protokol Kyoto tahun 1997 lalu yang akan berakhir pada tahun 2020 nanti juga turut menjadi sorotan. Para delegasi mencapai kesepakatan dengan menyetujui adanya sesi pembahasan khusus pada tahun 2018 dan 2019.

Penelitian menunjukan bahwa emisi global harus mencapai puncak dan mulai menurun secara signifikan pada tahun 2020 agar memiliki kesempatan untuk menjaga kenaikan suhu global di bawah 2 derajat C (3,6 derajat F), dan dengan demikian dapat menghindari dampak iklim yang berbahaya. Oleh karena itu, aksi cepat sangat diperlukan dalam hal ini.

Adaptasi dan Kerugian dan Kerusakan

Seiring dengan perubahan iklim yang semakin parah, maka akan semakin parah pula konsekuensi yang ditimbulkannya bagi masyarakat dunia yang keadaannya paling miskin dan paling rentan. Para negosiator hanya membuat keputusan prosedural mengenai mandat terkait adaptasi dari Perjanjian Paris. Tahun depan akan menjadi tahun yang sangat penting bagi persoalan substantif penting, seperti misalnya bagaimana cara memberikan pengakuan terhadap upaya yang dilakukan negara-negara berkembang untuk beradaptasi, cara apa yang akan dilakukan oleh semua negara untuk menilai tindakan dan dukungan adaptasi, dan upaya apa yang dilakukan untuk memperoleh dukungan tambahan.

Dengan adanya kesadaran bahwa kerugian dan kerusakan masih tetap akan terjadi walaupun negara-negara telah melakukan banyak upaya untuk mengurangi emisi dan adaptasi, maka para Pihak mengakui tugas penting yang diemban Warsaw International Mechanism on Loss and Damage (WIM) dalam menelusuri persoalan, seperti misalnya pergeseran wilayah, kejadian cuaca ekstrem, dan lambatnya upaya penanganan. Mereka juga meminta Komite Eksekutif untuk menyelenggarakan dialog ahli pada tahun 2018 mendatang (disebut Dialog Suva) guna menelusuri cara-cara untuk meningkatkan dukungan bagi kerugian dan kerusakan, termasuk di dalamnya dukungan keuangan.

Keuangan

Jerman, Swedia, Italia, Belgia bersama negara bagian Wallonia yang berada di sebelah selatan, dan Irlandia berhasil mengumpulkan 185 juta Dolar dalam janji keuangan baru untuk Dana Adaptasi dan Dana Negara yang Paling Tidak Berkembang, yang akan dipergunakan untuk mendukung kebutuhan yang mendesak dalam adaptasi pada negara-negara rentan. Para negosiator sepakat bahwa Dana Adaptasi 10 tahunan akan terhubung secara resmi dengan Perjanjian Paris tahun depan, dan dengan demikian hal tersebut memperjelas masa depan dana tersebut.

Selain dana adaptasi, para negosiator dihadapkan dengan pertanyaan utama mengenai bagaimana negara-negara akan menyampaikan dukungan keuangan di masa depan, baik perkiraan dan kenyataan, untuk aksi iklim di negara-negara berkembang. Para negosiator sepakat untuk memungkinkan adanya waktu tambahan untuk mendiskusikan persoalan tersebut dalam sesi persiapan yang dimulai saat ini hingga konferensi iklim pada tahun 2018 mendatang.

Aksi Non Federal dan Kepemimpinan AS

Suara paling inspiratif pada COP23 datang dari para pemimpin kota, negara bagian, dan sektor usaha di seluruh dunia. Suara tersebut kami dengar dari perusahaan-perusahaan seperti HP, Mars dan Walmart yang merupakan beberapa di antara 320 lebih perusahaan besar yang telah berkomitmen atau telah menetapkan target penurunan emisi berbasis sains. Para wali kota menyampaikan hal-hal yang mereka lakukan sebagai bagian dari Global Covenant of Mayors for Climate & Energy yang mengumpulkan sebanyak 7.500 kota dan pemerintah setempat yang berpotensi menurunkan 1,7 miliar ton emisi. Selain itu para gubernur menunjukkan bahwa mereka siap memimpin di tingkat dunia, tidak peduli tantangan apapun yang menghalangi jalannya.

Hal tersebut berlaku untuk para pelaku non federal dari Amerika Serikat. Laporan Janji Amerika menunjukkan bahwa negara bagian, kota, dan sektor usaha di AS yang mewakili lebih dari setengah ekonomi dan populasi AS telah mengambil langkah untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh pemerintahan Trump yang menyatakan keinginan untuk menarik diri dari Perjanjian Paris. Dengan mempertimbangkan hal-hal di atas, negara-negara bagian dan kota-kota itu saja akan menjadi ekonomi ketiga terbesar di dunia.

Pemerintahan Trump mendapat kritikan tajam karena memanfaatkan acara resmi tunggalnya pada COP23 untuk mendorong akses universal terhadap bahan bakar fosil sebagai strategi iklim yang aman. Bergabungnya Suriah dalam Perjanjian Paris, pada saat negosiasi menjadikan AS sebagai satu-satunya negara di dunia yang tidak berpartisipasi dalam kesepakatan global.

Gender, Masyarakat Adat dan Pertanian

Negara-negara juga berfokus pada persoalan penting yang menghubungkan aksi iklim dengan hidup masyarakat. Negara-negara tersebut mengadopsi suatu rencana untuk meningkatkan kesetaraan gender, dan mengoperasikan Platform Masyarakat Setempat dan Masyarakat Adat yang dibentuk di Marrakesh tahun lalu. Platform tersebut mengakui bahwa kearifan lokal masyarakat adat dapat berkontribusi untuk meningkatkan aksi iklim. Kedua hasil tersebut mendorong dihormatinya hak asasi manusia dan adanya transisi yang adil menuju masyarakat rendah karbon dan berketahanan iklim. Namun demikian, pengaturan dan anggaran kelembagaan diperlukan untuk dapat memulai inisiatif tersebut dengan baik.

Setelah bertahun-tahun terhambat, para negosiator juga membuat terobosan mengenai persoalan iklim terkait pertanian. Negara-negara telah sepakat untuk berubah dari sekadar berbicara menjadi aksi nyata dan mendukung solusi yang ada, seperti misalnya meningkatkan karbon tanah dan kesuburan tanah, mendorong praktik pengelolaan ternak yang lebih baik, dan memastikan pasokan makanan yang cukup dalam menghadapi perubahan iklim. Hal ini juga dapat menghasilkan adanya rekomendasi ke Dana Iklim Hijau untuk mendanai aktivitas terkait pertanian yang membatasi emisi dan adaptasi yang lebih baik terhadap dampak iklim.

Apa yang Seharusnya Terjadi Saat Ini?

Meskipun para negosiator telah membuat kemajuan, tugas mereka masih banyak dalam merampungkan buku pedoman Paris tahun depan dan membangun kehendak politik guna meningkatkan NDC pada tahun 2020. Kabar baiknya adalah akan ada banyak kesempatan untuk menyatukan dunia untuk melakukan aksi dalam satu tahun ke depan, yakni mulai dari konferensi ‘One Planet’ yang digagas Presiden Prancis Emmanuel Macron pada bulan Desember tahun ini hingga sesi negosiasi sementara dan Konferensi Aksi Iklim Global di California pada bulan September tahun depan, dan seterusnya.

Saat ini, jendela tengah tertutup untuk mengendalikan kenaikan emisi GRK yang berlangsung tanpa henti. Tahun 2018 nanti merupakan tahun bagi negara-negara, dan kita semua, untuk meningkatkan aksi.