Lingkar Belajar Tanah Papua: Understanding of Bumi Cenderawasih Through Shared Knowledge and Perspectives

• Lingkar Belajar Tanah Papua menjadi ruang kolaborasi lintas pihak untuk mendorong pembangunan yang lebih kontekstual dan berkelanjutan di Tanah Papua. 

• Diskusi LBTP menegaskan pentingnya perlindungan wilayah adat, penguatan pangan lokal, dan keterlibatan generasi muda Papua dalam pembangunan. 

• Kolaborasi bersama universitas di Papua memperkuat kampus sebagai pusat pembelajaran, pertukaran pengetahuan, dan lahirnya gagasan pembangunan berbasis lokal. 

This article is currently only available in Indonesian

Tanah Papua merupakan wilayah yang memiliki salah satu bentang hutan tropis utuh terbesar di dunia. Wilayah ini memiliki sekitar 34,1 juta hektare hutan alam, ekosistem mangrove dan gambut yang sangat luas. Kekayaan ekologis ini tidak hanya menopang penghidupan masyarakat di Tanah Papua, tetapi juga berperan penting bagi pencapaian target iklim global. Selain alamnya, Tanah Papua juga memiliki kekayaan yang tak kalah berharga. Seperti masyarakat Papua dengan pengetahuan, pengalaman, dan kearifan lokal yang tumbuh dari relasi panjang dengan lingkungan di sekitarnya dan diwariskan ke anak cucu mereka.  

Kekayaan tersebut sesungguhnya merupakan modal besar untuk mendorong kesejahteraan masyarakat. Namun, di balik potensi yang luar biasa, Tanah Papua masih menghadapi tantangan pembangunan yang tidak sederhana. Kawasan ini masih mencatat tingkat kemiskinan tertinggi dan Indeks Pembangunan Manusia terendah di Indonesia. Berdasarkan data BPS (2025), Tanah Papua merupakan wilayah dengan persentase penduduk miskin paling tinggi di Indonesia, dengan total angka diatas 20%, jauh melampau angka nasional yang berada di kisaran 9%. Meskipun IPM terus menunjukkan peningkatan nominal tetapi disparitas pembangunan di wilayah ini dengan rata-rata nasional masih sangat lebar. Kondisi ini menunjukkan sebuah paradoks pembangunan. Tantangan itu hadir dalam berbagai dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan—yang saling terkait dan membutuhkan cara kerja yang lebih kolaboratif, kontekstual, dan berkelanjutan.  

Dalam konteks inilah Lingkar Belajar Tanah Papua (LBTP) hadir sebagai ruang belajar bersama. Wadah ini menjadi ruang dialog dan refleksi yang mempertemukan beragam pihak—mulai dari akademisi, pemerintah, organisasi masyarakat sipil, komunitas, masyarakat adat, hingga generasi muda—untuk berbagi pengetahuan, sudut pandang, pengalaman, pembelajaran lapangan. Forum yang  dirancang sebagai ruang pembelajaran di Tanah Papua yang bersifat reflektif, inklusif dan dialogis—sebuah ruang aman untuk membahas isu-isu penting terkait pembangunan berkelanjutan, sekaligus menemukan cara kerja yang lebih kontekstual, kolaboratif, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat di Tanah Papua.  

Inisiatif ini mulai tumbuh pada masa pandemi COVID-19, tepatnya pada Mei 2020, ketika berbagai ruang pertemuan dan aktivitas lapangan terbatas. Di tengah situasi itu, LBTP hadir untuk memastikan bahwa kerja-kerja, diskusi, dan upaya menuju Tanah Papua yang berkelanjutan tetap berjalan—meskipun dengan format daring. Sejak awal, ruang ini tidak hanya menjadi tempat bertukar informasi, tetapi juga ruang untuk menjaga nyala kolaborasi lintas pihak, memperluas jejaring, dan merawat harapan bersama.  

Transformasi ini tidak terjadi secara instan. Seiring pembatasan pandemi yang mulai longgar, tim terus menguji dan menyesuaikan desain LBTP, termasuk memutuskan penggunaan format daring, luring, atau kombinasi keduanya berdasarkan kesesuaian dengan isu dan pihak yang dilibatkan, dikarenakan tidak ada satu format baku yang cocok yang dapat diterapkan ke semua konteks. Hingga enam tahun kemudian, LBTP telah bertransformasi. Dari yang sepenuhnya daring pada masa pandemi, menjadi forum yang kini menggabungkan daring dan luring. Perubahan ini bukan sekadar format, tetapi juga memperluas jangkauan dan memperdalam kualitas percakapan, karena diskusi tidak berhenti pada berbagi gagasan, melainkan semakin terhubung dengan praktik, jejaring, dan tindak lanjut di lapangan.  

LBTP juga terus diadakan untuk membahas topik-topik strategis pembangunan berkelanjutan di Tanah Papua. Secara khusus pada tahun 2025, LBTP membuka kolaborasi yang lebih luas melalui kemitraan dengan perguruan tinggi. Pada tahun 2025 setidaknya forum ini dilaksanakan sebanyak empat kali bersama universitas, sebagai upaya memperkuat peran kampus sebagai simpul pengetahuan, ruang pembelajaran publik, sekaligus mitra strategis dalam merumuskan agenda pembangunan yang lebih kontekstual.  

Kemitraan dengan universitas menjadi penting, sebab kampus merupakan ekosistem pembelajaran yang secara alami dekat dengan mahasiswa dan generasi muda—di mana menjadi ruang  gagasan bertumbuh, pertukaran perspektif, dan kepemimpinan baru ditempa. Melalui kerja sama dengan universitas, LBTP menjangkau ruang-ruang diskusi yang telah berkembang di kampus. Sehingga partisipasi mahasiswa dan generasi muda tidak lagi bersifat tambahan, melainkan menjadi bagian penting dari proses belajar bersama.

Kolaborasi LBTP dengan berbagai Universitas  

• LBTP bersama Universitas Musamus (UNMUS), Merauke  

  “Membangun Papua Selatan dari Akar: Manusia, Pengetahuan, dan Lingkungan”

  Kegiatan ini diselenggarakan bersama Universitas Musamus dan melibatkan peserta lintas unsur mulai dari dosen, mahasiswa, pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, serta komunitas adat. Kolaborasi ini menjadi ruang dialog bersama untuk membahas satu pertanyaan besar mengenai arah pembangunan Papua Selatan yang berakar pada manusia, pengetahuan, dan lingkungan.  
   

  Temuan/ pembelajaran kunci: Pada diskusi menegaskan bahwa pembangunan Papua Selatan perlu bergerak berdasarkan peta budaya, bukan semata peta administratif. Peta budaya di sini dimaknai sebagai pengenalan atas wilayah, pengetahuan, dan relasi sosial masyarakat adat yang sesungguhnya, sesuatu yang kerap tidak tercermin dalam batas wilayah administratif.Sebab budaya dipahami sebagai sistem pengetahuan sekaligus kompas moral yang dapat menuntun arah pembangunan agar tidak hanya cepat, tetapi juga tepat dan berakar pada konteks lokal. Cara pandang inilah yang mewarnai tiga isu utama yang nampak dalam diskusi: pengakuan wilayah adat, ketahanan sosio-ekologis masyarakat, dan penguatan pangan lokal.
   

  Selain itu terkait tanah, ruang, dan kedaulatan adat juga mengemuka secara kuat. Pengakuan wilayah adat dipandang sebagai landasan keadilan ekologis dan sosial, sekaligus menjadi langkah strategis untuk mengurangi potensi konflik tenurial, terutama ketika batas administrasi tidak sejalan dengan budaya.  
   

  Dalam LBTP bersama UNMUS juga menyoroti ketahanan sosio-ekologis masyarakat, khususnya dalam menghadapi kerentanan wilayah pesisir, rawa, dan hutan terhadap perubahan iklim. Di sisi lain diskusi ini juga menunjukan ketangguhan masyarakat lokal melalui praktik-praktik adaptasi seperti penanaman mangrove dan pengelolaan ruang hidup yang lebih selaras dengan alam.  
   

  Topik pangan lokal,menjadi  bagian yang paling hidup dalam diskusi.  Sagu, umbi, pisang, dan jagung tidak hanya dipandang sebagai sumber pangan, tetapi juga simbol kemandirian. Bahkan mahasiswa UNMUS juga menggagas berbagai inovasi produk pangan lokal sebagai peluang ekonomi kreatif berbasis identitas.  

   

• LBTP bersama Universitas Papua (Manokwari) daring

  “Merajut Pengetahuan Keberlanjutan untuk Tanah Papua: Hutan, Masyarakat Adat dan Generasi Muda”
   

  

   

  Kegiatan  LBTP yang diselenggarakan bersama Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Papua dirancang sebagai wadah pembelajaran yang reflektif dan generatif. Forum yang melibatkan peserta yang berasal dari lintas generasi dan disiplin ilmu ini, menciptakan ruang dialog yang inklusif dan kolaboratif, , dan menjadi wadah untuk berbagi perspektif dari antargenerasi kemudian saling melengkapi dalam melihat persoalan hutan, masyarakat adat, dan arah pembangunan masa depan Para pihak yang terlibat sangat beragam, meliputi perwakilan pemerintah daerah khususnya Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, akademisi dari perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil (LSM), masyarakat adat, serta mahasiswa dan umum.
   

  Temuan/pembelajaran kunci: Diskusi ini menegaskan bahwa pembangunan dan konservasi akan tercapai jika ada hubungan timbal balik (resiprokal), restoratif, inklusif serta berakar pada tata kelola masyarakat adat setempat. Setiap konsep pembangunan atau konservasi yang berasal dari luar perlu  disesuaikan dengan konteks budaya dan sistem sosial politik masyarakat adat agar dalam implementasinya, tidak berujung pada kegagalan.
   

  Selain itu, pembahasan lainnya juga menyoroti bahwa keberadaan masyarakat adat sangat bergantung tiga pilar eksistensi yaitu tanah, manusia, dan panggilan (menjadi tuan di negeri sendiri). Di mana ketika tanah hilang,  maka perlahan identitas, budaya dan keberlangsungan suku bangsa juga akan ikut menghilang.  
   

  Peserta juga menyoroti permasalahan mengenai tumpang tindih perizinan dan terbatasnya pengakuan terhadap hutan adat dalam kebijakan nasional. Sehingga, dalam menjawab tantangan tersebut muncul beberapa rekomendasi seperti penguatan pada regulasi lokal dan percepatan pemetaan, investasi pada sumber daya manusia generasi muda Orang Asli Papua (OAP), peningkatan riset dan publikasi, penguatan kolaborasi dalam skema kehutanan serta mendorong aksi berbasis komunitas. Seperti inisiatif sosial skala kecil yang dipimpin pemuda untuk mulai mendengar masyarakat, memperkuat kelembagaan adat, dan menjaga alam sebagai langkah awal perubahan.

   

  Pembahasan juga menyoroti pentingnya optimalisasi dan transparansi dana otsus, kemandirian pangan vs tekanan investasi serta perlindungan hutan adat banyak mendapat sorotan pada sesi LBTP ini. Dalam konteks ini  pemerintah daerah didorong untuk penguatan klaster-klaster ekonomi unggulan berbasis lokal, akademisi dan mahasiswa agar dapat mengarahkan pelaksanaan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) mahasiswa ke kampung-kampung percontohan ekonomi mandiri. Kehadiran mahasiswa KKN di kampung-kampung ini diharapkan turut menjadi mata dan telinga di lapangan, untuk melihat dan mendengarkan di era otonomi khusus ini seperti apa dan bagaimana proses pembangunan yang terjadi langsung dari daerah. Sehingga, program peningkatan ekonomi masyarakat dapat lebih terpantau, dampaknya lebih terukur dan manfaatnya dapat dirasakan secara merata. Selain itu, masyarakat sipil dan LSM dapat melanjutkan kampanye penyelamatan lahan adat yang tersisa dengan menyisipkan tanaman-tanaman bernilai ekonomi tinggi di hutan, serta terus melatih literasi keuangan () pada OAP.

   

• LBTP bersama Universitas Ottow Geissler (Jayapura)

  “Membaca Arah Ekonomi Papua: Kreativitas Fiskal dan Potensi Sumber Daya Alam untuk Pembangunan Daerah”
   

  

   

  Kegiatan LBTP yang diselenggarakan bersama Universitas Ottow Geissler menggunakan pendekatan konsep pemberdayaan OAP, yang melibatkan perguruan tinggi, pemerintah daerah (BAPPERIDA Provinsi Papua), LSM  (Yayasan Pembangunan Masyarakat Desa -YPMD), pelaku UMKM lokal (Ki.Basic) serta mahasiswa Universitas Ottow Geissler.
   

  Temuan/pembelanjaran kunci: Diskusi ini menunjukan bahwa upaya membangun institusi lokal seperti koperasi, tidak dapat dilakukan secara instan. Melainkan melalui proses pendampingan sosial secara utuh agar masyarakat dapat memahami secara holistik mengenai konsep dan urgensinya. Dalam rantai ekonomi lokal, generasi tua di kampung difokuskan pada penyediaan bahan baku atau hasil kebun, sementara generasi muda mengambil peran di tengah untuk memberikan nilai tambah melalui inovasi produk serta membuka akses pasar.
   

  Selain itu, mengembangkan usaha lokal membutuhkan perubahan pola pikir masyarakat, dari yang semula bergantung pada  bantuan pemerintah menjadi berani memulai dengan modal seadanya dan menjalankan bisnis secara kalkulatif. Lebih lanjut, intervensi ekonomi di tingkat masyarakat adat memiliki peluang tingkat keberhasilan yang tinggi apabila berangkat dari praktik sehari-hari dan nilai budaya lokal, seperti kerajinan noken atau pengelolaan kebun, dibandingkan dengan pendekatan yang sepenuhnya mengadopsi dari luar yang belum tentu sesuai dengan konteks masyarakat adat.
   

• LBTP bersama Universitas Cenderawasih

  "Dari Tanah dan Laut: Masa Depan Pangan Papua"

  

  
  Temuan/pembelajaran kunci: Diskusi ini menyoroti alamat ekologis pangan, , yakni gagasan bahwa setiap bahan pangan lokal memiliki wilayah asal yang spesifik dan hanya dapat tumbuh optimal, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, di wilayah tersebut. Sebagai contoh, seperti 26 jenis pisang dan ubi yara di Kampung Ayapo yanghanya bisa tumbuh optimal dengan kualitas dan kuantitas terbaik di wilayah asalnya. Selain itu muncul perbedaan paradigma ketahanan pangan dan kedaulatan pangan.   Jika pendekatan ketahanan pagan hanya berfokus pada ketersediaan pangan , termasuk dari luar daerah seperti beras, kedaulatan pangan menekankan pada hak masyarakat adat untuk menentukan sendiri jenis pangan yang diproduksi dan dikonsumsi berdasarkan identitas budaya yang dimiliki. Terakhir yaitu pentingnya batas inovasi dan modifikasi,  di mana pengembangan pangan lokal sejatinya tetap mempertahankan nilai gizi dan karakter alami pangan tersebut,  bukan sekedar memodifikasi bahan pangan lokal, seperti sagu dan ubi tanpa menjaga esensi bahan pangan tersebut.

   

  Isu lain yang mengemuka adalah fenomena gastrokolonialisme dan pemaksaan pangan. Kritik terhadap kebijakan nasional terkait pangan yang dinilai bias pada beras memicu fenomena gastro-colonialism atau pemaksaan budaya makan nasi yang telah mendominasi lanskap perkotaan Papua dan menggerus posisi pangan lokal. Kemudian  terkait LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan) dengan sistem hak ulayat masyarakat adat, Sebab, LP2B umumnya mensyaratkan batas lahan yang baku dan terdokumentasi, sementara kepemilikan tanah ulayat bersifat komunal dan tidak tertulis, sehingga muncul kekhawatiran penerapannya berisiko mengabaikan pengakuan atas hak ulayat tersebut  

  

  Pada seri LBTP ini, peserta juga menyoroti fakta mengenai krisis pengetahuan pada generasi muda khususnya Gen-Z dan generasi setelahnya yang semakin jauh dari pangan lokal Papua, tidak tertarik bahkan tidak terbiasa mengkonsumsi pangan  pangan lokal  seperti papeda atau ubi kayu/jalar. Kondisi ini ini menjadi tantangan besar jika di masa depan terjadi gangguan  pasokan pangan  dari luar daerah.
   

  Berdasarkan hasil pembahasan, kesepakatan mengenai perlunya regulasi daerah terkait  lahan untuk mengunci lahan pertanian agar tidak beralih fungsi. Berikutnya, mendorong aksi independen Kaum Muda Papua agar dapat melakukan riset secara mandiri dalam rangka mengidentifikasi keberagaman bahan pangan lokal, mengumpulkan bibit, dan kembali belajar menanam serta mengolah pangan di kampung masing-masing.

   

  Kemudian, masyarakat didorong agar dapat mendukung gerakan konsumsi pangan lokal dengan mulai menyajikan dan melatih anak-anak sejak dini untuk mengonsumsi pangan lokal setiap hari sebagai bentuk mitigasi krisis pangan. Terakhir, optimalisasi lembaga riset untuk pengembangan teknologi pengolahan, serta menggagas acara seperti festival pangan lokal untuk memamerkan produk petani kepada masyarakat luas.

   

Sampai tulisan ini dipublikasikan, LBTP sudah menyelenggarakan 17 kali pertemuan dengan estimasi total peserta lebih dari 800 (mahasiswa, dosen, dan umum). Dalam enam tahun perjalanan LBTP mengajarkan kami hal penting, yang didapatkan dari satu seri ke seri berikutnya, mulai dari UNMUS, Universitas Papua, Universitas Ottow Geissler, hingga Universitas Cenderawasih, ada benang merah yang terus terulang, setiap diskusi selalu melahirkan gagasan dan rekomendasi yang nyata, baik itu peta budaya, penguatan tata kelola masyarakat adat, kreativitas fiskal daerah,hingga kedaulatan pangan lokal. Dari proses dan pengalaman tersebut juga kami belajar bahwa nilai LBTP bukan terletak pada seberapa sering forum ini diselenggarakan, melainkan pada kepercayaan yang terus dibangun bersama akademisi, pemerintah, masyarakat sipil, dan masyarakat adat, sehingga ruang belajar ini terasa hidup dan layak untuk terus dirawat, bahkan direplikasi ke lebih banyak tempat di Tanah Papua. Lebih lanjut, rangkaian kegiatan tersebut memberikan banyak pelajaran berharga, terutamai mengenai pentingnya memahami sudut pandang dari berbagai kelompok dan pelibatan Masyarakat Papua sebagai subyek utama dalam pembangunan berkelanjutan. Melalui LBTP, kami berharap dapat terus menghadirkankan gagasan dan solusi nyata untuk pembangunan di Tanah Papua, sekaligus mempersempit jarak antara ide, pengetahuan, dan implementasi.    

Acknowledgement 

Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Universitas Cenderawasih, Universitas Ottow Geissler, Universitas Papua, dan Universitas Musamus yang telah menjadi bagian dari Lingkar Belajar Tanah Papua. Kolaborasi ini telah memperkaya ruang dialog produktif dan pembelajaran bersama, serta  memperkuat kontribusi perguruan tinggi dalam menghasilkan  pengetahuan yang relevan bagi  pembangunan . Kami berharap kolaborasi ini terus berkembang untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di Tanah Papua yang berbasis bukti, kontekstual, dan berpihak pada masyarakat.