Ringkasan

Kajian ini membahas konsep "data loop" (putaran data) - hubungan antara pemerintah dan sektor swasta yang berfokus pada penguatan upaya kolaboratif untuk meningkatkan ambisi iklim melalui berbagi data - dalam konteks Indonesia. Dalam putaran data, sektor swasta berbagai data iklim dan emisi GRK dengan pemerintah, sedangkan pemerintah memfasilitasi sistem pelaporan wajib untuk mempermudah pengumpulan data serta memberikan insentif untuk pelaporan sukarela, yang selanjutnya akan mendorong pembagian data yang lebih efektif. Putaran data dapat mendorong sektor swasta untuk menyediakan data yang diperlukan dan sebagai balasannya, pemerintah dapat memberikan kejelasan terkait upaya dan proyeksi yang lebih kuat, yang akan didukung oleh penghitungan, pelacakan, pelaporan, peraturan, dan sistem verifikasi domestik dan internasional.

Konsep putaran data didasarkan pada penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa hubungan serupa dapat mengarah pada tindakan iklim yang lebih baik: putaran ambisi. Putaran ambisi adalah putaran umpan balik di mana tindakan kebijakan yang berani didukung oleh kepemimpinan perusahaan yang tegas, akan menghasilkan akselerasi aksi bisnis, progres yang lebih cepat untuk memenuhi target nasional, serta merebut peluang pasar yang lebih besar. Pemerintah mendorong perusahaan dengan menetapkan target yang berani dan kebijakan yang kuat, sementara perusahaan mendorong pemerintah dengan menunjukkan permintaan komersil dan kemungkinan ekonomi (Metzger et al. 2018).

Temuan Utama

Publikasi ini untuk sementara hanya tersedia dalam Bahasa Inggris.

  • Based on the experience and practices highlighted in this paper, the Indonesian government has the opportunity to engage its private sector more effectively to enhance its data by developing a participatory and integrated reporting system.
  • The Indonesian government can explore opportunities to facilitate mandatory reporting requirements and support voluntary and private data collection and reporting efforts.
  • A more robust, participatory, and integrated climate data management system can underpin enhanced climate action, including sustainable development planning, such as Indonesia’s LCDI.

Ringkasan Utama

Publikasi ini untuk sementara hanya tersedia dalam Bahasa Inggris.

Full executive summary available in the paper.