Synopsis

Hasil uji kerangka evaluasi di Hutan Kemasyarakatan (HKm) Beringin Jaya menunjukkan bahwa keberadaan HKm mampu menekan laju kehilangan tutupan pohon, meningkatkan kesejahteraan, dan menurunkan ketimpangan ekonomi antarmasyarakat, karena tingginya ketergantungan masyarakat terhadap kawasan hutan.

Sedangkan dalam kasus Hutan Nagari (HN) Alam Pauh Duo Jorong Simancuang (selanjutnya disebut HN Simancuang), Kabupaten Solok Selatan, perizinan HN tersebut belum sepenuhnya menekan laju kehilangan tutupan pohon, meskipun telah berkontribusi terhadap terjaganya pasokan air bersih untuk persawahan di sekitar HN.

Key Findings

  • World Resources Institute (WRI) Indonesia menetapkan 15 indikator evaluasi program Perhutanan Sosial (PS) yang mencakup aspek lingkungan, sosioekonomi, dan kelembagaan. Indikator tersebut berdasarkan perbandingan tiga kerangka pengawasan dan evaluasi yang dikembangkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), World Agroforestry Center atau ICRAF, dan Yayasan Masyarakat Nusa Tenggara (Samanta), dengan kerangka konsep pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan yang dikembangkan oleh Arun Agrawal dari University of Michigan, Ann Arbor.
  • Hasil uji kerangka evaluasi di Hutan Kemasyarakatan (HKm) Beringin Jaya menunjukkan bahwa keberadaan HKm mampu menekan laju kehilangan tutupan pohon, meningkatkan kesejahteraan, dan menurunkan ketimpangan ekonomi antarmasyarakat, karena tingginya ketergantungan masyarakat terhadap kawasan hutan.
  • Sedangkan dalam kasus Hutan Nagari (HN) Alam Pauh Duo Jorong Simancuang (selanjutnya disebut HN Simancuang), Kabupaten Solok Selatan, perizinan HN tersebut belum sepenuhnya menekan laju kehilangan tutupan pohon, meskipun telah berkontribusi terhadap terjaganya pasokan air bersih untuk persawahan di sekitar HN.
  • Hasil evaluasi terhadap kedua skema PS menggunakan kerangka yang dikembangkan WRI Indonesia juga menunjukkan bahwa akses pasar dan pengelolaan pascapanen menjadi tantangan yang dihadapi oleh kelompok masyarakat pengelola PS, sehingga pendampingan pada kedua aspek tersebut sangat dibutuhkan.
  • Desain indikator dan metode evaluasi program PS yang telah diuji di lapangan ini mampu menangkap kemajuan serta tantangan pelaksanaan PS di suatu area, terutama dalam kaitan dengan pencapaian tiga tujuan utama PS, yakni: 1) penyelesaian konflik lahan, 2) peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan 3) perlindungan terhadap hutan.