Mencari Jalan Pulang dalam Kota tanpa Trotoar: Potret Mobilitas di Kawasan Kampung–Kota Palmerah

Artikel ini merupakan bagian dari program Pojok Belajar Rakyat Kota untuk Inisiatif Inklusif Rendah Emisi (PARKIR) Jakarta, sebuah inisiatif penelitian dan pengarsipan pengetahuan secara kolaboratif yang melibatkan perempuan, penyandang disabilitas, warga kampung perkotaan, dan orang muda untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang mobilitas inklusif serta rendah karbon. PARKIR didukung oleh Pemerintah Inggris melalui pendanaan UK PACT (UK Partnering for Accelerated Climate Transitions).

***

Kehidupan kota sering dibayangkan sebagai ruang penuh kemudahan: lampu-lampu yang tak pernah padam, akses cepat ke transportasi publik, dan ritme hidup yang bergerak tanpa jeda. Kereta, bus, dan angkutan kota mengalir membawa masyarakat dari pinggiran ke pusat kota, dan sebaliknya. Semua bergerak. Sementara gedung-gedung tinggi menjadi latar perjalanan sehari-hari. Namun, di balik dinamika itu, polusi udara tetap menggantung di langit-langit kota—menyusup perlahan ke paru-paru jutaan warga Jakarta.

Di tengah pusaran megapolitan itu, Kecamatan Palmerah menjadi salah satu simpul penting mobilitas kota. Letaknya strategis, dekat Stasiun Palmerah dan Halte Petamburan, seolah menjanjikan kemudahan mobilitas rendah emisi. Namun, realita di lapangan jauh dari bayangan. Warga Palmerah masih sangat bergantung pada kendaraan pribadi untuk aktivitas harian mereka. “Ya, biasanya warga di sini (Palmerah) naik motor-mobil,” ucap Pak Budi, relawan KTV Rumah Barokah. Bagi banyak warga, kendaraan pribadi bukanlah pilihan nyaman, melainkan bentuk keterpaksaan struktural yang lahir dari minimnya infrastruktur publik yang aman dan inklusif.

Ruang Kampung-Kota: Penuh Sesak dan Mobilitas yang Dipertaruhkan  

Permukiman di sisi Sungai Grogol tumbuh organik, rapat, dan tanpa batas persil yang jelas. Cahaya matahari masuk melalui celah antara atap rumah yang saling berhimpitan. Anak-anak bermain di tepi sungai tanpa taman bermain, sementara gang kecil dan tanggul sungai menjadi arena kehidupan sehari-hari. Struktur ruang yang padat ini menciptakan sirkulasi jalan lingkungan yang rumit dan sempit. Jalan lingkungan yang sempit membuat kendaraan umum sulit masuk ke dalam permukiman. Ruang-ruang terbatas itu berubah fungsi menjadi tempat menaruh barang, menjemur pakaian, bahkan tempat parkir kendaraan pribadi. Ironisnya, ketika trotoar layak tidak tersedia, lahan parkir justru hampir selalu ada.

Pada beberapa titik, bau tidak sedap juga menyeruak dari tempat mandi, cuci, kakus (MCK) umum yang posisinya berhimpit di antara dinding-dinding hunian warga. “Tadi saya jalan kaki masuk ke gang kecil, lalu ada bau tak sedap, ternyata ada MCK umum. Ditambah bau dari sampah yang digantung,” ujar Ka Yulia, teman tuli yang menjadi rekan perjalanan kami. Ruang fisik yang penuh keterbatasan inilah yang membentuk cara warga Palmerah bergerak di kota.

Lika-liku Jalur Pejalan Kaki: Potret Ketidakadilan Mobilitas

Siang itu, Sabtu, 29 November 2025, kami menyusuri tiga ruas jalan beraspal yang memantulkan panas matahari. Tidak ada titik pemberhentian yang rapi dan tidak ada jalur aman bagi pejalan kaki. Dua hal yang kerap dianggap sepele oleh banyak pihak ini ternyata menjadi penentu utama mobilitas warga. Jalan itu hanya sibuk dilalui oleh kendaraan pribadi. Tidak satu pun mikrotrans berwarna hijau telur asin bernomor M09 ataupun mikrotrans berwarna biru putih melintas.

Jarak 10–15 menit menuju bus stop terdengar dekat. Namun, bagi pejalan kaki yang harus berhadapan dengan klakson kendaraan berpengemudi tidak sabaran, kepulan asap knalpot, dan kendaraan yang melaju tidak beraturan, jarak itu terasa jauh. Pak Tiwo, salah satu warga berkata, "Kalau saya, sih, masih sehat, masih seger, ya, alhamdulillah, walaupun jauh ke Stasiun Palmerah, masih bisa jalan. Jalan itu saya anggap olahraga, tapi ada juga mungkin yang jalannya susah. Itu bukan olahraga, tapi bikin badan pegal.”

Warga pun memilih motor atau mobil untuk mempersingkat waktu dan menghindari risiko di jalan. Padahal jalur tercepat menuju Stasiun Palmerah dari pemukiman bagi pejalan kaki hanyalah melalui jembatan kecil–sebuah rute yang ideal di atas peta, tetapi tidak aman di lapangan. “Kalau pergi ke Stasiun Palmerah lewat jembatan kali kemarin. Jalannya kan langsung keluar. Iya, lurus-lurus aja,” jelas Pak Budi.  

Jalur dari permukiman menuju halte utama menjadi titik pertama yang mengeksklusi kelompok rentan (perempuan, lansia, penyandang disabilitas, dan anak-anak). Di beberapa ruas, seperti Jalan Palmerah Utara, trotoar tidak tersedia sama sekali. Warga terpaksa berbagi ruang dengan kendaraan yang melaju cepat.

Di segmen lain, trotoar hadir dengan kondisi rusak, tidak memiliki guiding block bagi disabilitas netra, dan kemiringannya tajam mencapai 10 derajat sehingga berbahaya bagi pengguna kursi roda. Beberapa trotoar tampak dibangun sekadar untuk memenuhi kewajiban administratif, bukan untuk digunakan. Pepohonan yang ditanam pun tidak mampu menjadi peneduh dari terik matahari di atas kepala. Namun, akar-akarnya membuat tekstur baru pada trotoar berupa retakan.  

Kak Yulia, berhenti sejenak di persimpangan antara jalan Palmerah Utara II dan Jalan Raya Palmerah Utara. Pandangannya tertuju pada kemacetan sesaat dari jalan yang disibukkan oleh lalu-lalang pengendara. Satu mikrolet berupaya berpindah jalur hingga suara klakson tidak berhenti saling bersahutan. Selang lima menit, belum sempat kaki-kaki kami beranjak, mobil minibus melakukan hal serupa dan klakson dari kendaraan yang tertahan kembali bersahutan. Sembari menatap kemacetan, Kak Yulia mengeluhkan, “Saya takut lewat jalan ini karena tidak ada zebra cross. Pengemudi tidak tahu kalau saya tuli karena tidak ada ciri fisik yang memperjelas disabilitas saya.” Ini menggambarkan bahwa infrastruktur kota sering kali hanya dirancang untuk tubuh yang dianggap “normal”–mengabaikan kebutuhan warga dengan keragaman kondisi fisik.  

Ketidakadilan ini terutama terasa oleh kelompok rentan yang memiliki kebutuhan mobilitas berbeda. Mobilitas mereka dibatasi bukan karena kurangnya kemauan, tetapi karena ruang kota yang tidak mengizinkan mereka bergerak dengan aman.

Tanpa Inklusi, Transisi Rendah Emisi Hanya Wacana 

Ketergantungan warga Palmerah pada kendaraan pribadi lahir dari kondisi struktural: ketiadaan trotoar yang aman, tidak tersedianya transportasi publik yang menjangkau gang-gang permukiman, serta minimnya ruang publik yang ramah bagi kelompok rentan. Sebagaimana yang disampaikan Rina (teman netra), "Kalau pembangunan melibatkan semua teman disabilitas, pembangunannya nyaman dirasakan tidak hanya untuk disabilitas,tetapi untuk semua orang.”  

Hambatan mobilitas di Palmerah tidak berdampak sama bagi semua orang. Bagi perempuan, berjalan kaki di jalan sempit tanpa penerangan menciptakan rasa tidak aman. Bagi lansia, kemiringan trotoar dan lubang saluran air menjadi ancaman jatuh. Bagi penyandang disabilitas netra, tidak adanya guiding block membuat seluruh kawasan menjadi medan berbahaya. Bahkan bagi teman tuli, seperti Kak Yulia, ketiadaan zebra cross menghadirkan risiko tinggi karena pengemudi tidak dapat mendeteksi kebutuhan mereka. Ketika infrastruktur kota gagal merangkul kebutuhan beragam kelompok, ketidakadilan mobilitas terbentuk dan semakin menjauhkan impian transisi transportasi rendah emisi yang inklusif.  

Pak Tiwo menambahkan perspektif sederhana, tetapi mendalam: “Banyak faktor yang bikin bahagia warga. Kalau saya bahagia bener kalau pergi mancing atau ke kampung di Rangkasbitung cuma butuh Rp5.000,00. Tapi memang tetap harus diperhatikan juga teman-teman disabilitas."  

Dekarbonisasi melalui transportasi publik tidak akan tercapai jika akar masalah inklusivitas tidak diselesaikan. Upaya transisi rendah emisi harus dimulai dari hal mendasar: memastikan setiap warga–termasuk perempuan, anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas–dapat berjalan, menyebrang, dan mengakses transportasi umum dengan aman. Tanpa itu semua, imbauan untuk meninggalkan kendaraan pribadi hanya akan menjadi seruan yang tidak memperhitungkan realita hidup warga. Tidak hanya itu, dekarbonisasi pun sepatutnya dicapai dengan mengoptimalisasi konektivitas antara manusia dengan alam, selayaknya memprioritaskan jalur hijau sebagai bagian penting dari trotoar untuk pejalan kaki dengan merujuk pada Pedoman Kementerian PUPR Nomor 02/SE/M/2018.