Bagian pertama dari tulisan Sawah yang Terlindungi untuk Pangan yang Terjamin ini menggambarkan permasalahan nyata yang dihadapi oleh sawah dan produksi beras Indonesia sekarang. 

Saat lahan sawah berubah fungsi, maka kita kehilangan sesuatu yang tidak mudah digantikan, yakni lahan yang sudah terbukti produktif. Lahan ini umumnya telah memiliki infrastruktur irigasi yang sudah terbangun selama puluhan tahun, dan dengan komunitas tani yang sudah menggarapnya turun-temurun. Sebagai upaya mempertahankan luas lahan sawah, sebetulnya lahan pengganti diwajibkan untuk disediakan ketika terjadi alih fungsi lahan. Pasal 46 ayat (1) UU No. 41 Tahun 2009 mewajibkan lahan pengganti dengan rasio yang mengikuti produktivitas lahan yang hilang: tiga kali lipat untuk lahan beririgasi, dua kali lipat untuk lahan rawa hasil reklamasi, dan satu kali lipat untuk lahan tidak beririgasi. Namun, rasio yang besar ini tidak serta-merta mampu mengembalikan nilai dan fungsi lahan yang telah hilang. Kesesuaian lahan di atas kertas berbeda dari kesetaraan nilai di lapangan, sementara irigasi baru, kesuburan tanah, dan keterikatan petani pada lahannya butuh waktu bertahun-tahun untuk terbentuk kembali. 

grafik-blog-lahan-sawah-dilindungi-lsd-01.png

Dengan jumlah penduduk yang diproyeksikan melampaui 324 juta jiwa pada 2045, tekanan terhadap sistem pangan nasional akan terus meningkat. Padahal, menjaga, melindungi secara hukum, dan memantau lahan sawah yang ada adalah fondasi yang paling efisien untuk memperkuat ketahanan pangan seiring dengan upaya ekstensifikasi (perluasan areal tanam) dan intensifikasi (peningkatan produktivitas per satuan luas) yang terus dijalankan pemerintah sebagai bagian dari strategi yang saling melengkapi.  

Tekanan sistem pangan kita saat ini bisa diibaratkan seperti sebuah rumah tangga yang pengeluarannya terus bertambah sementara pendapatannya tidak berubah.  Kebutuhan beras nasional mencapai 31,16 juta ton per tahun, dan angka ini terus meningkat seiring dengan bertambahnya populasi. Kebutuhan beras pada tahun 2045 diperkirakan bertambah lebih dari 4 juta ton, hampir setara dengan seluruh produksi beras Jawa Barat dalam setahun. Ini bukan sekadar persoalan jangka panjang, melainkan persoalan struktural yang menuntut jawaban konsisten mulai sekarang. 

grafik-blog-lahan-sawah-dilindungi-lsd-02.png

Ketika Produksi Naik, Lahan Sawah Tetap Perlu Dijaga

Pada 2025, sektor pangan nasional mencatat pencapaian yang baik  di mana luas panen padi meningkat menjadi 11,32 juta hektare, kenaikan tertinggi dalam satu dekade dengan produksi Gabah Kering Giling (GKG) mencapai 60,21 juta ton atau setara 34,69 juta ton beras. Untuk pertama kalinya setelah periode impor pada 2022-2024, Indonesia tidak melakukan impor beras sepanjang tahun 2025.

Namun, pengalaman 2022–2024 mengingatkan betapa cepatnya tren bisa berbalik. Saat itu, luas panen turun dari 10,45 juta hektare pada 2022 menjadi 10,05 juta hektare pada 2024, dan produksi GKG 2024 setelah dikonversi hanya setara 30,62 juta ton beras, di bawah kebutuhan konsumsi 31,16 juta ton. Di balik fluktuasi ini ada tren yang lebih mengkhawatirkan: berkurangnya Lahan Baku Sawah nasional, khususnya di sentra produksi Jawa dan Sumatera, hingga 79,6 ribu hektare selama 2019–2024. Lahan Baku Sawah (LBS) adalah data geospasial dasar seluruh lahan sawah nasional yang ditetapkan Menteri ATR/BPN sebagai acuan kebijakan ketahanan pangan sekaligus dasar penetapan LSD/LP2B. Berdasarkan SK Menteri ATR/BPN, luas LBS nasional turun dari 7.463.948 ha (2019) menjadi 7.384.341 ha (2024) berkurang 79,6 ribu hektare akibat alih fungsi lahan, terutama di sentra produksi Jawa dan Sumatera dan karena penyusutan ini bersifat permanen, jika tidak dikendalikan akan terus menekan kapasitas produksi beras nasional dalam jangka panjang. 

grafik-blog-lahan-sawah-dilindungi-lsd-03.png

Sawah yang sudah lama digarap adalah aset yang tidak tergantikan, karena didukung sistem irigasi, ditopang pengetahuan lokal lintas generasi, dan telah teruji kapasitas produksinya. Kajian sistem dinamis WRI Indonesia bersama Koalisi Sistem Pangan Lestari menunjukkan bahwa intervensi perlindungan lahan yang dikombinasikan dengan peningkatan teknologi budi daya seperti penggunaan benih varietas unggul, mekanisasi pertanian, dan pengelolaan irigasi yang efisien menghasilkan proyeksi produksi yang jauh lebih baik dibanding sekadar mengandalkan intensifikasi.  

Secara global, konversi 190 juta hektare ekosistem alami menjadi lahan pertanian antara 2005–2020 membuktikan bahwa lahan baru tidak selalu produktif dan banyak yang berakhir sebagai lahan marjinal.1 Di Indonesia, tekanan konversi juga tampak dari kehilangan hutan alam yang masih berlangsung, tercatat sekitar 242 ribu hektare pada 2024. Dari sisi biaya dan hasil, mempertahankan satu hektare sawah produktif yang ada jauh lebih murah dan lebih cepat menghasilkan dibanding membuka satu hektare sawah baru karena infrastruktur irigasi, kesuburan tanah, dan pengetahuan petani setempat sudah terbangun.

Dengan terus meningkatnya kebutuhan pangan masyarakat, khususnya beras, kita perlu mencari jawaban paling efektif dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Di samping diversifikasi pangan, lahan sawah yang ada perlu terus dijaga. Simak bagaimana kita dapat memperkuat upaya tersebut dalam artikel berikutnya.


Catatan kaki:

  1. Lahan marjinal: lahan dengan kesuburan rendah, risiko erosi tinggi, atau drainase buruk yang tidak mendukung budidaya secara optimal. ↩
Featured WRI Experts:
Dede Sulaeman -

Research Lead for Peatland

Benita Nathania -

Forest and Landscape Monitoring Senior Lead

Sri Noor Chalidah -

Food System Specialist

Ade Irman Susanto -

Conflict Transformation, Agrarian Reform & Social Forestry Research Analyst

Lihat juga:
Pertanian pangan