Menaklukkan Ombak: Mobilitas, Kerentanan, dan Harapan Warga Pulau Barrang Lompo

• Mobilitas warga Pulau Barrang Lompo sangat bergantung pada jadwal kapal, cuaca, dan pasang surut laut, sehingga akses ke layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan sering kali terhambat.

• Kelompok rentan seperti nelayan, perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat berpenghasilan rendah menghadapi risiko dan keterbatasan mobilitas yang lebih besar akibat minimnya layanan transportasi yang aman, terjangkau, dan inklusif.

• Dekarbonisasi transportasi harus mengutamakan kebutuhan nyata masyarakat kepulauan dengan menghadirkan sistem mobilitas laut yang lebih aksesibel, berkeadilan, dan mendukung perlindungan sosial.

Artikel ini merupakan bagian dari program Pojok Belajar Rakyat Kota untuk Inisiatif Inklusif Rendah Emisi (PARKIR) Makassar, sebuah inisiatif penelitian dan pengarsipan pengetahuan secara kolaboratif yang melibatkan perempuan, penyandang disabilitas, warga kampung perkotaan, dan orang muda untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang mobilitas inklusif serta rendah karbon. PARKIR Makassar didukung oleh Pemerintah Inggris melalui pendanaan UK PACT (UK Partnering for Accelerated Transitions).

***

“Kalau air masih surut, kapal belum bisa jalan.”

Kalimat itu terdengar sederhana, tetapi bagi warga Pulau Barrang Lompo, pasang surut laut menentukan banyak hal: apakah seseorang bisa pergi berobat ke Makassar, apakah mahasiswa bisa kuliah tepat waktu, atau apakah warga dapat segera mengurus keperluan mendesak.

Pagi itu, Kamis (23 April 2026), perjalanan tim penulis menuju Barrang Lompo tertunda hampir satu jam karena air laut belum pasang. Kami menyeberang untuk melaksanakan kegiatan PARKIR (Pojok Belajar Rakyat Kota untuk Inisiatif Inklusif Rendah Emisi) yang diinisiasi WRI Indonesia dan didukung UK PACT (Partnering for Accelerated Climate Transitions) adalah program unggulan di bawah portofolio International Climate Finance (ICF) Pemerintah Inggris). Di Barrang Lompo, tim melakukan transect walk untuk memahami mobilitas masyarakat pulau sehari-hari—bukan hanya sebagai persoalan transportasi, tetapi juga soal akses, keselamatan, dan keadilan sosial.

Di peta, Pulau Barrang Lompo yang masuk Kecamatan Kepulauan Sangkarrang hanya berjarak sekitar 13 kilometer dari daratan Kota Makassar. Namun, jarak yang relatif dekat tidak selalu menjamin aksesibilitas yang bagus. Untuk mencapai pulau tersebut, diperlukan waktu 50-60 menit dengan perahu penumpang. Kapal-kapal ke Makassar hanya berangkat jam 7 pagi. Rute sebaliknya dari Makassar ke Barrang Lompo dilayani pada jam 10 dan 11 pagi. Setelah itu, tidak ada lagi kapal penumpang umum yang beroperasi.

Warga sebenarnya masih dapat menyewa kapal secara khusus untuk pergi dan pulang di hari yang sama, tetapi biayanya bisa mencapai sekitar Rp2 juta. Kondisi ini membuat mobilitas masyarakat sangat bergantung pada jadwal kapal, cuaca, dan pasang surut air laut.

Melalui pendekatan GEDSI, PARKIR berusaha mendengar suara kelompok yang selama ini jarang muncul dalam perencanaan transportasi: perempuan, penyandang disabilitas, warga kampung, masyarakat kepulauan, hingga nelayan tradisional. Pendekatan ini sesuai semangat Keputusan Menteri Perhubungan (KM) Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penetapan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim Sektor Transportasi, yang menekankan pengembangan angkutan umum, fasilitas pejalan kaki, integrasi transportasi, dan peningkatan aksesibilitas untuk mendukung mobilitas rendah emisi.

Ketika Mobilitas Menjadi Pertaruhan Hidup

Seorang lelaki bertinggi kira-kira 170 cm, berjalan tertatih dari arah Lapangan Persebar menyusuri lorong yang menyempit di perkampungan warga Pulau Barrang Lompo. Lorong yang diberi paving block di antara rumah-rumah warga itu, lebarnya tak lebih dari 1,5 meter.

Lelaki bernama Syahril Daeng Mile, 36 tahun, itu tengah menuju rumahnya di dekat dermaga baru. Ia mengenakan kaos biru polo, dipadu celana pendek hitam selutut, lengkap dengan topi putih. Kaos kaki sebelah kirinya berwarna biru, sebelah kanannya berwarna merah-hitam-kuning. Langkahnya terlihat berat dan kaku. Dia berjalan dengan agak menyeret kakinya. Betisnya menghitam karena dioles dengan bedak arang.

Kami mewawancarai Daeng Mile terkait aktivitasnya sebagai pataripang (nelayan pencari teripang), sambil duduk di balai-balai kayu di bawah kolong rumahnya (siring balla) yang bergaya tradisional Makassar.

Sebagai pataripang, Daeng Mile berada di laut selama kurang lebih sebulan. Bersama 19 nelayan yang menjadi timnya, ia mencari teripang di perairan Kalimantan dan Laut Jawa, termasuk di sekitar Pulau Karamian yang secara administratif masuk Kabupaten Sumenep, Jawa Timur.

Biasanya dia menyelam untuk mencari Holothuria scabra (teripang gondrong). Pada bulan tertentu hasil tangkapannya mencapai 1 ton. Teripang gondrong atau duri termasuk teripang premium yang dihargai Rp500.000/kg. Hasil tangkapan dibagi untuk 19 orang—yang terdiri dari juru mudi kapal, nelayan dan yang menunggu di atas kapal (pajama rate), membayar sewa kepada pemilik kapal, dan biaya operasional lainnya. Dari mencari teripang, Daeng Mile menghidupi keluarganya dan sudah bisa membeli satu sepeda motor matik.

Laut sebagai Ruang Ekonomi, Penuh Risiko

Pataripang dapat berada di laut selama berbulan-bulan. Mereka menyelam hingga kedalaman 20 meter menggunakan peralatan sederhana: selang, kompresor, kacamata selam, dan dakor regulator rakitan sendiri. Jika terjadi perubahan arus atau kerusakan kompresor, penyelam berisiko mengalami kelumpuhan bahkan kematian.

Bagi masyarakat Barrang Lompo, laut bukan hanya ruang ekonomi, tetapi juga ruang risiko. Jika mengalami kelumpuhan dan harus tinggal di rumah, pataripang tidak memiliki perlindungan sosial. Tidak ada asuransi kesehatan, asuransi jiwa, ataupun fasilitas rehabilitasi tidak tersedia sama sekali di puskesmas. Ketika tubuh mereka tidak mampu menyelam, penghasilan ikut berhenti. Daeng Mile bercerita ketika kakinya cedera hingga mengalami kelumpuhan. Pengobatan yang dilakukan terbilang sederhana. Kakinya diolesi dengan abu jerami padi yang dibakar, dalam bahasa Makassar disebut laklara, sehingga terlihat menghitam. Warga di sana percaya, kelumpuhan kaki dapat diatasi dengan laklara dan terus aktif bergerak.

Daeng Mile memiliki tanggungan seorang istri, Narti Daeng Tikno, 28 tahun, yang tengah hamil, dan dua anak yang masih duduk di SD. Neneknya, Daeng Baji, 82 tahun, juga tinggal bersama mereka. Itu sebabnya, di tengah kondisi tubuh yang belum pulih sepenuhnya, ia bersiap kembali melaut. Ia belajar berjalan dengan mendorong gerobak untuk melatih otot-otot kakinya. Istrinya terus menyemangati, meminta suaminya rutin menggerak-gerakkan kakinya.

Cerita Daeng Mile yang bersikeras kembali melaut, berbeda dengan Daeng Misi, 50 tahun, dan Basri, 46 tahun, yang tak bisa lagi berlayar jauh. Kedua orang bertetangga ini sulit berdiri, akibat lumpuh. Daeng Misi kini hidup sebatang kara. Daeng Basri hanya bisa akdoang-doang—istilah untuk pencari cumi yang memancing di laut. “Hasilnya hanya untuk dimakan, kalau ada lebihnya baru dijual,” papar Basri.

Ada pula cerita Saddang, nelayan berusia 30 tahun yang ditemukan meninggal di laut setelah terjatuh dari kapal. Kini istrinya harus membesarkan dua anak seorang diri.

Infrastruktur Ada, tetapi Belum Benar-Benar Bisa Diakses

Selama transect walk, kami mengunjungi sejumlah fasilitas publik seperti puskesmas, sekolah, masjid, Tempat Pengolahan Sampah Reduce Reuse Recycle (TPS3R), hingga fasilitas ambulans laut dan ambulans motor.

Ambulans laut tidak berfungsi optimal akibat keterbatasan SDM dan mahalnya biaya BBM. Untuk situasi darurat, dimana pasien harus dibawa ke Makassar, masyarakat memilih memakai perahu jenis jolloro untuk disewa menggantikan fungsi ambulans laut. Secara fisik, beberapa fasilitas memang tersedia. Namun aksesibilitasnya masih jauh dari memadai. Misalnya, ramp yang masih terlalu curam untuk pengguna kursi roda. Guiding block untuk penyandang netra sebagian besar sudah rusak dan tertutup tanah. Keberadaan infrastruktur penanda inklusifitas belum tentu menghadirkan akses yang setara.

Dalam banyak kasus, masyarakat akhirnya beradaptasi dengan keterbatasan. Mereka terbiasa berjalan kaki jauh, menunggu kapal, atau menerima fasilitas yang sebenarnya tidak aman. Kelompok rentan sering kali “dipaksa” menyesuaikan diri terhadap sistem transportasi yang tidak dirancang untuk mereka.

“Semua terlihat baik-baik saja bukan karena benar-benar ideal, tetapi karena masyarakat sudah terbiasa dan tidak membayangkan pilihan lain,” ujar Elmita—tim penulis dengan disabilitas psikososial—merefleksikan pengalamannya.

Mobilitas Kepulauan yang Sering Terlupakan

Sebagian besar diskusi transportasi di Indonesia masih berfokus pada jalan raya dan transportasi darat. Padahal bagi masyarakat kepulauan seperti Barrang Lompo, mobilitas utama justru terjadi di laut.

Warga sangat bergantung pada kapal penyeberangan untuk bekerja, bersekolah, berobat, hingga memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ketika cuaca buruk atau air laut surut, mobilitas praktis terhenti.

Tantangan bagi perempuan sering kali lebih kompleks. Banyak ibu harus pergi ke Makassar untuk membeli kebutuhan pangan dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Tingginya biaya transportasi laut membuat sebagian keluarga memilih berhutang di warung.

Kelompok berpendapatan rendah memiliki pilihan mobilitas yang jauh lebih sempit dibanding mereka yang mampu menyewa kapal pribadi.

Pelajar dan mahasiswa juga menghadapi tantangan besar. Banyak dari mereka harus tinggal di Makassar untuk mengakses pendidikan lanjutan karena jadwal kapal yang terbatas membuat perjalanan pulang-pergi setiap hari hampir mustahil dilakukan.

Dalam diskusi bersama warga, muncul usulan penyediaan asrama bagi pelajar dan mahasiswa asal Barrang Lompo agar dapat meringankan biaya hidup di kota.

Dekarbonisasi Transportasi Harus Mendengar Suara Warga

Pengalaman Barrang Lompo menunjukkan bahwa dekarbonisasi transportasi tidak bisa dipahami semata sebagai agenda teknokratis untuk menurunkan emisi karbon. Kebijakan transportasi rendah emisi juga harus mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat terhadap sistem mobilitas yang aman, terjangkau, dan bermartabat.

Mobilitas warga di Barrang Lompo bukan hanya tentang berpindah tempat, tetapi juga tentang akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan perlindungan sosial. Transportasi laut yang aman dan terjangkau, aksesibel bagi penyandang disabilitas, serta perlindungan sosial bagi nelayan seharusnya menjadi bagian penting dalam percakapan mengenai transportasi berkelanjutan.

Melalui PARKIR, warga menjadi produsen pengetahuan. Cerita dan pengalaman mereka menunjukkan bahwa mobilitas adalah pengalaman sehari-hari yang sangat dipengaruhi oleh gender, kondisi disabilitas, situasi ekonomi, usia, dan lokasi geografis.

Warga juga berharap rencana Pemerintah Kota Makassar menghadirkan “Pete-Pete Laut” dapat segera terwujud agar frekuensi penyeberangan menjadi lebih sering dan terjangkau. Sementara itu, para pataripang berharap adanya bantuan perahu agar mereka tidak terus bergantung pada juragan. “Kalau dikasih bantuan lepa-lepa (perahu) untuk masing-masing nelayan, akan lebih baik lagi,” ujar Basri.

Para nelayan juga melihat pentingnya pembentukan komunitas atau koperasi untuk membantu mereka memperoleh sistem keselamatan kerja yang lebih baik.

Cerita-cerita dari Barrang Lompo menjadi pengingat bahwa transportasi rendah emisi belum benar-benar inklusif apabila masih ada masyarakat yang harus mempertaruhkan tubuh, waktu, bahkan hidupnya hanya untuk dapat bergerak dan mengakses layanan dasar.

Dekarbonisasi transportasi perlu dimulai dari mendengar pengalaman warga yang selama ini berada di pinggir percakapan kebijakan. Karena bagi masyarakat kepulauan, mobilitas bukan hanya soal perjalanan, melainkan soal bertahan hidup.(*)